
PASURUAN (Lenteratoday) – Melihat penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak di Jatim, khususnya di kawasan Kabupaten Pasuruan, Wakil Ketua DPRD Jatim, Anwar Sadad, mengharapkan pemerintah bisa membantu dan meringankan beban para peternak. Khususnya bagi peternak yang sudah terdampak PMK.
“20 hari sampai 30 hari ini (peternak) sudah tidak bisa berproduksi, sedangkan setiap hari terus harus mengeluarkan biaya untuk pakan, untuk pemulihan. Beberapa teman peternak itu kan minta supaya difasilitasi pada proses pemulihannya. Bagi mereka sangat berat, di samping harus membelikan pakan hijauan, juga buat tambahan konsentrat, itung-itungan per sak konsentrat Rp 210.000 itu hanya untuk 12 ekor,” kata Sadad saat mendampingi Plt Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak melakukan kunjungan ke peternakan di desa Tutu, Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan, Rabu (6/7/2022).
Lebih lanjut, politisi Partai Gerinda ini menandaskan bahwa para peternak membutuhkan bantuan agar di dalam memulihkan ternaknya itu bisa akseleratif. Dengan demikian, sapi sapi penghasil susu ini sudah bisa produksi lagi dalam waktu satu bulan ke depan. Terlebih lagi, sapi perah ini adalah sebagai mata pencaharian bahkan sebagai urat nadinya kehidupan peternak.
Lebih lanjut dia menandaskan bahwa akibat dari PMK ini bukan hanya pada peternak, tapi juga pedagang dan semua jenis-jenis usaha yang ada hubungannya, untuk itu perlu adanya komprehensif. “Ya emang harus komprehensif, dengan ketemu panjenengan semuanya ini ya jangan sungkan-sungkan nanti sampaikan aja apa apa yang ingin disampaikan,” kata Sadad.
Dia menandaskan bahwa masyarakat tidak perlu sungkan untuk melaporkan yang terjadi pada peternakan mereka ke Plt Gubernur Jatim yang ada di tempat itu. Terlebih kondisi PMK ini masuk dalam kategori bencana, sehingga sudah ada payung hukumnya yang jelas. “Maka, harus ada kegiatan kegiatan program yang memang luar biasa. Juga yang bisa diambil tindakan ini (vaksinasi),” katanya.
Sementara itu, Plt Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak mengatakan bahwa bantuan untuk peternak yang hewannya meninggal karena PMK masih digodok oleh pemerintah pusat. “Mekanismenya seperti apa, masih dalam pembahasan. Pemprov Jatim akan mengikuti apa yang diputuskan pemerintah pesat. Untuk saat ini, Pemprov berupaya keras untuk mengatasi penyebaran PMK,” tandasnya. (*)
Reporter : Lutfi | Editor : Lutfiyu Handi