Pasuruan - Ironis, di saat pemerintah gencar mereboisasi lahan kritis, hutan di kawasan lereng Gunung Penanggungan bakal digunduli. Sebuah perusahaan pertambangan, telah mengajukan permohonan tukar guling hutan produksi seluas tujuh hektar di Desa Wonosunyo, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan.
Proses pengajuan tukar guling ini sudah berada di meja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Perusahaan penambang, PT Agung Satriya Abadi (ASA) sudah menyiapkan lahan pengganti di Pulau Madura. Lahan pengganti ini nantinya akan ditetapkan dan difungsikan sebagai kawasan hutan.
Saat ini, PT ASA telah memulai penambangan galian pasir batu (sirtu) diareal yang berhimpitan dengan kawasan hutan produksi. Meski belum mengantongi persetujuan KLHK, kawasan hutan produksi tersebut telah dipergunakan sebagai lalu lintas hasil tambang sirtu.
Administratur (ADM) Perum Perhutani KPH Pasuruan, Ida Jatiyana menyatakan, hingga saat ini pihaknya belum menerima keputusan pinjam pakai lahan hutan produksi tersebut. Sehingga ia belum mengetahui lokasi lahan hutan pengganti di Pulau Madura tersebut.
Ia menyebut, jika izin dari KLHK telah terbit, PT ASA diperbolehkan menggali lahan untuk pertambangan galian sirtu. Setelah masa berlaku izin eksplorasi usai, penambang berkewajiban mereklamasi lahan bekas tambang.
“Kami sudah memberikan peringatan agar hutan produksi tidak ditambang sebelum izin dari KLHK terbit,” kata Ida Jatiyana, Rabu (1/4/2020).
Menurutnya, proses pinjam pakai lahan hutan produksi bisa diajukan permohonan oleh pihak swasta. Namun lahan pengganti yang disiapkan harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan luasan dua kali lipat lahan yang dimohon.
“Perumahan Taman Dayu di Pandaan pernah mengajukan permohonan hak milik. Mereka memberikan lahan pengganti di Trenggalek,” jelasnya.
Kasus tukar guling lahan perhutani menjadi kawasan pertambangan ini sempat diprotes warga setempat. Karena disekitar lahan yang ditambang, terjadi longsoran tanah. (oen)
.jpg)
.jpg)