LAMONGAN (Lenteratoday) – Ketua DPRD Jatim, Kusnadi, mendapatkan penghargaan dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Timur sebagai “Tokoh Daerah Pandemi Problem Solver”. Kusnadi mengungkapkan bahwa penghargaan tersebut adalah hasil dari kerja keras semua anggota DPRD Jatim.
“Saya sebagai bagian dari pemerintahan secara pribadi berterimakasih sekali atas penghargaan yang diberikan pada saya. Tetapi apa yang saya lakukan itu bukanlah atas nama pribadi, tapi atas nama institusi. Jadi, penghargaan yang diberikan kepada saya itu adalah karena kerja keras dari teman-teman kami di DPRD Provinsi Jawa Timur,” kata Kusnadi setelah menerima penghargaan, Sabtu (26/3/2022).
Penghargaan diberikan langsung oleh Wakil Ketua PWI Pusat, Ahmad Munir didampingi Ketua PWI Jatim Lutfil Hakim pada acara puncak HPN 2022 di Wisata Bahari Lamongan (WBL). Dalam kesempatan tersebut, PWI Jatim memberikan 21 penghargaan pada para tokoh birokrasi, masyarakat, daerah, hingga para insan pers.
Lebih lanjut, Kusnadi juga mengucapkan banyak terima kasih pada semua anggota DPRD Jatim yang telah bersinergi secara bersama-sama untuk pengendalian Covid-19. Tentunya, sinergi tersebut juga dilakukan secara bersama-sama dengan semua stake holder yang ada, mulai dari diunsur pemerintahan hinggga masyarakat secara umum.
Dia juga menandaskan bahwa selama ini, pihaknya (DPRD Jatim) selalu berkomukinasi, berkoordinasi, dan berhubungan dengan para insan pers dengan semangat keterbukaan. “Kita bekerjasama, itu semua yang paling kami rasakan, ya menyelesaikan pandemi Covid-19 ini. Tanpa bantuan dari semua stakeholder dan utamanya adalah teman pres Covid-19 ini saya pikir belum bisa diselesaikan sampai sekarang,” tandasnya.
Sementara, terkait dengan kondisi penyebaran Covid-19 saat ini, Kusnadi mengatakan bahwa sejauh ini sudah banyak berdiskusi dan menerima masukan dari para ahli. Hasilya, lanjut Kusnadi, kemampuan varian alfa sudah rendah.
“Karena itu, mungkin aktifitas masyarakat sudah bisa pelan-pelan kita mulai. Kalau gak, nanti masyarakat itu terus terpuruk, tapi dengan tetap menjaga protkes. Nah, karena itu dengan-diskusi diskusi kita dengan Bu Gubernur juga, kita sampaikan itu. Yang pasti juga Bu Gubernur tentunya akan dimintai pendapat oleh pemerintah pusat bagaimana di Jawa Timur,” jelasnya.
Meski, lanjut politisi Partai PDI Perjuangan ini, aktifitas tidak 100% dibuka secara bebas. Namun akan terus dipantau bagaimana kemudian aktifitas masyarakat ini walaupun tudak 100% . “Tapi setidak-tidaknya 50% itu sudah bisa dilaksanakan, nanti meningkat 75% dan seterusnya samoai 100% sesuai perkembangan dari varian omicron ini sendiri,” pungkasnya. (*)
Reporter : Lutfiyu Handi | Editor : Lutfiyu Handi
.jpg)
.jpg)
