SURABAYA (Lenteratoday) - Sekjen DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan pihaknya menilai tidak ada hal yang mendesak untuk menunda Pemilu 2024.Termasuk untuk Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu).
Ketua PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri juga memandang Perppu untuk menunda Pemilu sama saja melecehkan konstitusi dan kualitas demokrasi.
"Kalau Perppu, untuk kegentingan yang memaksa, Tetapi berkaitan penundaan pemilu itu, ranahya kepada konstitusi, kepada hukum dasar. Dan mengubah itu harus melalui amandemen," kata Hasto saat memberikan keterangan pers, Rabu (9/3/2022).
Hasto mengingatkan pesan Presiden Jokowi bahwa pemerintah saat ini hanya fokus menghadapi persoalan pandemi Covid-19. Hasto juga melihat Presiden Jokowi mengantisipasi dampak perang Rusia-Ukrania pada inflasi serta kenaikan harga barang dan pokok.
"Itu prioritas bagi pemerintahan saat ini. Dan menyiapkan kepemimpinan Indonesia G20," Ungkapnya.
Bagi PDIP saat ini tidak ada alasan untuk menunda pemilu. Hasto menyampaikan hal itu merupakan sikap Ketua Umum Megawati dan wajib menjadi kesadaran partai taat pada konstitusi.
"Konstitusi itu ada rohnya, ada jiwanya, ada spiritnya, yang mengatur kehidupan bersama sebagai bangsa. Ini yang kami lakukan dan perpanjang pemilu yang berimplikasi ada perpanjangan jabatan ini, sebenarnya juga tidak senapas dengan membangun kultur demokrasi yang sehat,"terangnya.
Sebelumnya, Ketua Umum PKB dan sebagai Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar atau yang akrab di sapa Cak Imin mengusulkan penundaan Pemilu 2024 selama satu atau dua tahun. Karena Momentumnya perbaikan ekonomi yang dianggap tidak boleh terganggu dengan adanya pemilu.
"Saya mengusulkan pemilu 2024 diundur satu atau dua tahun," Kata Cak Imin saat melakukan preskon bersama media di Kompleks Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (9/3/2022).
Sementara kabar terbaru, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan juga Menyatakan setuju dengan adanya penundaan Pemilu 2024 di tunda dulu.
Situasi Pandemi masalah global hingga hasil survei tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi yang masih tinggi dijadikan sebagai alasan.
Reporter : Ashar | Editor : Endang Pergiwati
.jpg)
