20 April 2025

Get In Touch

Jalankan Intruksi Presiden, Inilah Lima Poin Keputusan Pimpinan DPRD Jatim

Jalankan Intruksi Presiden, Inilah Lima Poin Keputusan Pimpinan DPRD Jatim

Surabaya - Pimpinan DPRD Jatim memutuskan lima poin dalam rangka menjalankan intruksi Presiden RI, Joko Widodo agar lembaga legislatif per hari Selasa (17/3/2020) banyak bekerja di rumah daripada di luar untuk menekan pandemic covid-19.

Lima poin itu dihasilkan dari rapat ditingkat pimpinan dewan. Wakil Ketua DPRD Jatim, Anik Maslacha menegaskan lima poin itu terdiri dari seluruh anggota DPRD Jatim harus memperkuat intensitas pengawasan internal se-jatim baik dalam masyarakat dapil maupun masyarakat se jatim. Sehingga kunker luar negeri dan luar propinsi untuk sementara ditunda sampai batas yang ditentukan oleh pemerintah pusat.

Kemudian, terkait dengan penerimaan tamu/kunjungan kerja dari provinsi lain juga ditunda. Akan tetapi untuk reses dalam mendapatkan aspirasi masyarakat di masing -masing dapil tetap dilaksanakan sesuai jadwal yaitu tanggal 30 maret- 7 april dengan pola jumlah terbatas.

"Ini untuk meminimalisir terjadinya kontak langsung. Karena ini berpengaruh pada mekanisme persidangan dan kebijakan APBD (kedewanan)," tegas politisi asal PKB ini.

Selain itu, dewan tetap memiliki kewajiban memberikan edukasi pada masyarakat supaya tidak paranoit terhadap virus corona. Akan tetapi diminta tetap waspada (menjaga kesehatan). Selain itu juga dilakukan penguatan pengawasan terhadap program-program masyarakat yang menjadi program kebutuhan pokok, misalnya kecukupan stok sembako, kesehatan utamanya dalam masa kondisi darurat.

Serta, lanjut perempuan cantik ini, anggota dewan diminta mendorong realisasi program pemerintah yang bersifat padat karya sehingga stabilitas ekonomi tetap terjaga.

Terpisah, Anggota Komisi C DPRD Jatim dari PKS, Lilik Hendrawati mendesak Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansya agar menunda kegiatan Bromo.com challenge 2020 yang diikuti oleh peserta dari luar negeri.

"Bu Gubernur dan jajarannya harusnya mengkaji ulang dengan event yang diselenggarakan secara terbuka dalam jumlah yang besar dari peserta luar negeri pula,"papar Sekretaris FPKS DPRD Jatim ini.

Disisi lain, pihaknya minta gubernur tegas menolak event semacam ini pada masa masih merebaknya wabah covid-19 di Jatim. "Waspada tidak hanya dengan berikhtiar saja. Tidak hanya cek kesehatan peserta, tapi juga meminimalisir berkumpulnya banyak orang yang bisa jadi menjadi sebab penularan dari mereka yang tidak terdeteksi kepada yang sehat," tandasnya. (ufi)

Share:
Lentera.co.
Lentera.co.