BLITAR (Lenteratoday) - Guna mengatasi anjloknya harga telur dan mencegah demo peternak yang tergabung dalam Paguyuban Peternak Rakyat Nusantara (PPRN) ke Jakarta, Pemkab Blitar melalui Wakil Bupati Blitar menggelar dialog untuk memberikan beberapa solusi.
Wakil Bupati Blitar, Rahmat Santoso menggelar dialog dengan perwakilan peternak yang tergabung dalam Paguyuban Peternak Rakyat Nusantara (PPRN), untuk membahas solusi mengatasi anjloknya harga telur. "Kita bicarakan apa yang menjadi masalah dan keluhan para peternak, untuk dicarikan solusi terbaiknya. Saya juga minta tidak usah demo baik di Blitar maupun Jakarta, karena kondisi saat ini pandemi Covid-19 varian Omicron juga meningkat," ujar Wabup Rahmat usai dialog di joglo belakang Pendopo Ronggo Hadi Negoro, Kamis (10/2/2022) sore.
Tampak ikut mendampingi Wabup Rahmat pada dialog yang dihadiri puluhan perwakilan peternak, Kapolres Blitar AKBP Adhitya Panji Anom, Kapolres Blitar Kota AKBP Argowiyono, Kasdim 0808 Blitar Mayor Inf Leo E Paurakan, Staf Ahli Bidang Hukum, Pemerintahan dan Politik Tavip Wiyono, Kepala Bakesbangpol A. Budi Hartawan, Kepala Dinas Peternakan Toha Mashuri, Kepala Disperindag Eka Purwanta, Kepala Dinas Pertanian Wawan Widiyanto dan Kabid Penegakkan Perda Satpol PP Suyanto.
Diungkapkan orang nomor dua di Kabupaten Blitar tersebut, sesuai surat pemberitahuan aksi damai PPRN, rencananya akan menggelar aksi pada Selasa, 15 Pebruari 2022 dengan lokasi Istana Negara, Gedung DPR RI dan Kantor Kementerian Pertanian di Jakarta. Ada 13 tuntutan yang disampaikan di antaranya : ganti Mentan dan Dirjen PKH karena tidak bisa melindungi peternak, perusahaan yang memiliki GPS/PS/Pakan dilarang berbudidaya, harga ayam hidup dan telur harus diatas HPP Peternak Rakyat Mandiri Rp. 21.000/kg, turunkan harga DOC dan pakan sesuai dengan harga acuan Permendag No. 07 Tahun 2020, tinjau ulang pemberlakuak SE cutting DOC, terbitkan Perpres yang melindungi Peternak Rakyat Mandiri, amanat UU No. 18 Tahun 2009 Tentang PKH Pasal 33, jaminan supply DOC FS ke Peternak Rakyat Mandiri sesuai Permentan No. 32 Th. 2017 Pasal 19 ayat (1), dilakukan penyerapan ayam hidup dan telur saat harga Farm Gate dibawah HPP, serap daging ayam dan telur oleh Pemerintah untuk Bantuan Sosial/Bantuan Pangan Non Tunai, HE breeding tidak boleh dijual, pemutihan utang Peternak Rakyat Mandiri yang terkena imbas PPKM Covid-19, moratorium pembangunan kandang-kandang ayam pedaging dan ayam petelur.
"Dengan adanya tuntutan dan keluhan ini, saya minta dibuat suratnya atau tertulis, nanti akan diperkuat dengan surat dari Pemkab Blitar untuk dijembatani disampaikan ke pusat baik Presiden RI, Kementerian dan Gubernur. Tidak perlu ada demo baik di Jakarta maupun di daerah, yang juga akan digelar aksi di Kantor OJK Kediri dan beberpa bank di Blitar," ungkapnya.
Wabup Rahmat mengungkapkan Pemkab Blitar pun sudah melakukan beberapa upaya, dengan bersurat ke Presiden RI, Kementan, Kemendagri, dengan bahasa yang agak keras, sehingga ada bantuan untuk jagung subsidi sebanyak 5.000 ton. Selain itu, sempat pula dikampanyekan pada masyarakat yang vaksin akan mendapat telor gratis, meski harga sempat naik tapi tidak lama. "Terkait perijinan kandang, saya baru mendengar, oleh karenanya nanti akan saya koreksi apakah pernah mengeluarkan ijin kandang baru-baru ini," tandasnya.
Terkait masalah tuntutan pemutihan hutang perbankan, nanti akan dibantu untuk mendatangkan beberapa bank di Blitar membicarakan hal tersebut. Paguyuban peternak dan pemkab bersama menyurati Kepala Perbankan, untuk mengadakan pertemuan mencari solusii terbaiknya. "Untuk usulan daging ayam dan telor masuk dalam item Bansos, ayo bersama-sama bersurat ke Kemensos diperkuat dengan surat dari Pemkab Blitar," tegas pria yang juga Ketua Umum DPP IPHI ini.
Demikian juga kampanye makan telur, baik di jajaran Pemkab, Polres, Polres Kota dan Kodim 0808 Blitar, agar diteruskan ke seluruh Jawa Timur, bahkan Indonesia juga akan ditindaklanjuti. "Saya, Pak Kapolres, Pak Dandim dan seluruh jajaran siap membantu memasarkan dan membuat video kampanye makan telur dan daging ayam," tegas Wabup Rahmat.
Ditambahkan Wabup Rahmat, salah satu hal yang harus dipahami peternak rakyat atau tradisional, adalah perlunya inovasi dalam bisnis daging dan telur ayam. "Karena kemajuan jaman yang sudah memasuki era pasar bebas dan digitalisasi, peternak harus berinovasi agar tidak kalah dengan perusahaan besar," imbuhnya.
Sebelumnya, pada saat dialog, perwakilan dari PPRN, Ibu Yesi, menyampaikan ide kegiatan yang melibatkan Forkopimda mengadakan kampanye makan telur 2 butir setiap hari. "Kami akan videokan dan viralkan, agar menambah permintaan telur. Kedua, juga akan meningkatkan nilai positif bagi Forkopimda karena masyarakat merasakan kehadiran Forkopimda. Karena saat ini adalah bulan ke 8 kami merugi, dan sudah banyak yang tutup kandang," kata Yesi.
Pihak PPRN juga berharap Forkopimda baik Kapolres Blitar dan Dandim 0808 Blitar dapat menyampaikan kampanye ini ke kapolres lain seluruh Indonesia. Begitu juga Bupati Blitar menyampaikan pada bupati/walikota se-Indonesia. "Menginstruksikan pada jajarannya, untuk membeli 2 kg telur di UMKM daerahnya masing-masing, sehingga kami terbantu," harapnya.
Soal perijinan kandang, sesuai Permentan telah diatur sebaran peternak sebesar 2% integrator dan 98% peternak rakyat. Dengan kewenangan perijinan ada pada pemda, ini PR untuk pemda mohon perijinan untuk kandang lebih selektif lagi apakah ini untuk peternak rakyat atau untuk integrator. Kami juga sudah menyiapkan surat pada Presiden RI yang mohon agar dapat menaikkan harga telor pada 7 hari ke depan," paparnya.
Peternak lainnya, Rofi mengaku kalau sudah setahun ini merugi, dimana hari ini harga telur di kandang Rp 15.000 per kg itupun sulit terjual pada hal HPP nya Rp 21.000-23.000 per kg. "Kenapa ketika harga telur tinggi pemerintah sigap melakukan operasi pasar, tapi ketika harga telur anjlok tidak ada upaya menaikkan," bebermya.
Dari sisi perbankan, Rofi memiliki data sebanyak 174 debitur dari peternak sudah menuju lelang aset. Peternak besar dan peternak kecil mengalami masalah yang sama, sekarang jumlah ayamnya berkurang lebih dari setengah.
Sementara itu, beberapa peternak lainnya juga membeberkan kondisinya, keberlanjutan usaha peternakan kami sangat bergantung dengan pemerintah daerah. Karena Dirjen di Kementan sudah mengatakan, semua tergantung pimpinan wilayah masing-masing.
Menurut Sukarman untuk mengangkat harga telur, salah satu cara tercepat yaitu Bansos. "Bansos jangan di rapel, tapi dapat dilaksanakan rutin setiap bulan sehingga harga dapat stabil," terangnya.
Menanggapi keluhan PPRN, Kapolres Blitar AKBP Adhitya Panji Anom mengatakan mendukung kampanye makan 2 telur setiap hari dan siap menbuat video untuk diviralkan. Juga diterbitkan Surat Telegram pada jajaran polisi Kabupaten Blitar yang sifatnya himbauan untuk membeli telor di UMKM. "Saya mohon kerjasamanya agar kegiatan penyampaian pendapat di muka umum dengan jumlah massa yang banyak, untuk dihindari atau ditunda dulu, karena melihat perkembangan Covid-19 varian Omicron yang meningkat di Blitar," katanya.
Reporter : Arief Sukaputra | Editor : Endang Pergiwati
.jpg)
.jpg)
