SURABAYA (Lenteratoday) – Seiring dengan musim hujan, kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Jatim mulai di temukan di beberapa daerah. Dia awal Januari 2022 ini saja sudah ada 69 kasus. Untuk itu, Komisi E DPRD Jatim meminta pada kepada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur untuk segera melakukan berbagai upaya pencegahan.
“Kasus DBD masih merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang utama di Provinsi Jawa Timur. Hal ini terlihat dengan banyaknya kasus DBD selama tahun 2020-2021,” kata Anggota Komisi E DPRD Jatim, Kodrat Sunyoto, Jumat (14/1/2022).
Politisi Partai Golkar ini menandaskan bahwa pada Tahun 2021, penderita DBD terjadi pada 5.961 orang, dengan jumlah kematian sebanyak 67 orang. Meski demikian, kasus DBD tahun 2021 menurun dibandingkan dengan tahun 2020 dengan jumlah DBD sebanyak 8.743 kasus dengan kematian sebanyak 69 orang.
“Namun demikian, dalam awal tahun 2022 ini harus diwaspadai karena banyaknya kasus DBD pada awal bulan Januari 2022, yaitu sebanyak 69 kasus,” tandasnya.
“Kami sebagai salah satu anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur yang salah satu tugasnya pada bidang Kesehatan, sangat mengharapkan kepada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur untuk segera melakukan berbagai upaya pencegahan,” sambungnya.
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim ini menandaskan pencegahan bisa dilakukan dengan meningkatkan peran masyarakat dalam pemberantasan sarang nyamuk. Kemudia, mengkampanyekan program 3M, yakni menguras bak mandi, menutup rapat tempat penampungan air, dan menyingkirkan barang bekas.
Selain itu, segera melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk pelaksanaan penanganan bagi masyarakat yang terkena DBD agar mencegah penambahan korban terkena DBD.
“Peningkatan Budaya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) juga menjadi kunci dalam penanggulangan kasus DBD di Jawa Timur, karena penyebaran DBD di tengah masyarakat sangat bergantung pada kesehatan lingkungan sekitar dan perilaku hidup sehat Masyaakat,” katanya.
Oleh sebab itu, tandasnya, partisipasi masyarakat harus digalakkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mencegah atau mengurangi korban kasus DBD dalam tahun 2022. (*)
Reporter : Lutfiyu Handi
Editor : Lutfiyu Handi
.jpg)
.jpg)
