JAKARTA (Lenteratoday) – Rencana pemerintah untuk memulai vaksinasi booster Covid-19 akan segera terealisasi di tanggal 12 Januari 2022 mendatang. Pemerintah berencana untuk mencapai target 70 persen populasi dunia yang sudah tervaksinasi di pertengahan tahun 2022.
Dalam jumpa pers Senin (3/1) lalu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan sasaran vaksin booster hanya untuk orang dewasa. Mereka pun harus memenuhi syarat tertentu agar bisa menerima vaksin booster.
Syarat bagi orang dewasa yang hendak mendapatkan vaksin booster, berusia di atas 18 tahun, sudah mendapatkan vaksinasi dosis lengkap, dengan jangka waktu lebih dari 6 bulan, berada di kabupaten/kota yang sudah memenuhi kriteria vaksinasi, yaitu 70 persen vaksinasi pertama, 60 persen vaksinasi kedua
Budi menyebutkan, terdapat 244 kabupaten/kota yang sudah memenuhi kriteria vaksin booster. Mengacu data Januari, kata Budi, tercatat ada 21 juta penduduk yang sudah masuk kategori penerima vaksin booster.
Senada dengan Menkes Budi, Jubir Satgas COVID-19 Prof. Wiku Adisasmito juga menegaskan untuk setiap daerah agar mengejar target vaksinasi untuk dapat memenuhi syarat mendapatkan vaksin booster.
"Bagi daerah yang belum memenuhi kriteria tersebut untuk dapat mengejar target vaksinasinya," Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof. Wiku Adisasmito dalam Keterangan Pers Perkembangan Penanganan COVID-19, Kamis (6/1/2022) yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Juru bicara Satgas COVID-19 Prof Wiku Adisasmito mengungkapkan, berdasarkan hasil uji klinis, vaksin booster tidak mengandung Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) bergejala berat. Artinya, penerima vaksin booster tidak akan merasakan efek KIPI.
"Sejauh ini telah dilakukan uji klinis pemberian booster vaksin dan ditemukan tidak ada indikasi KIPI berat pada subjek penelitian," jelas Wiku dalam Keterangan Pers Perkembangan Penanganan COVID-19, Selasa (4/1/2022) yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Diketahui, program vaksinasi booster ini sesuai dengan target World Health Organization (WHO) pada trimester pertama tahun 2022. Menkes Budi menjelaskan bahwa pihaknya belum memutuskan terkait jenis vaksin booster yang akan diberikan. Pihak Kemenkes masih menunggu rekomendasi ITAGI dan BPOM.
"Dan jenis booster-nya nanti akan kita tentukan, ada yang homolog atau jenisnya sama, ada yang heterolog, jenis vaksinnya berbeda. Ya mudah-mudahan nanti akan segera bisa diputuskan tanggal 10 sudah keluar rekomendasi ITAGI dan BPOM," kata Budi.
Melansir dari situs Kemenkes, vaksin booster ada yang berbayar dan ada yang gratis. Juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan dr Siti Nadia Tarmizi mengatakan, tarif vaksinasi booster di Indonesia belum ditetapkan pemerintah.
"Belum ada biaya resmi yang telah ditetapkan oleh pemerintah," katanya di Jakarta, Selasa (4/1/2022).
Untuk vaksin mandiri dapat dibiayai secara perorangan atau melalui badan usaha. Vaksinasi dilakukan di RS BUMN, RS swasta, maupun klinik swasta. Selain itu, pemberian vaksin booster diprioritaskan untuk tenaga kesehatan dan sejumlah orang seperti peserta BPJS kesehatan yaitu: Kelompok PBI, Kelompok komorbid immunocompromised, Kelompok rentan lainnya.
Sedangkan, untuk di daerah Jawa Timur, Kepala Dinas Kominfo Kota Surabaya M. Fikser mengungkapkan vaksin booster gratis akan diberikan kepada Perkumpulan Pendidik Insan Bangsa (PPIB). PPIB ini menghimpun para guru dari berbagai jenjang. Mulai TK/RA, SD/MI/ SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA.
"Untuk warga Surabaya yang masuk PPIB itu gratis. Tapi non PPIB itu nanti berbayar, masih menunggu kepastian," kata Fikser, Rabu (5/1/2022).
Disarikan dari berbagai sumber.
Editor : Endang Pergiwati
.jpg)
.jpg)
