
SURABAYA (Lenteratoday) - Melonjaknya harga gas PGN saat ini membuat banyak warga Surabaya mengeluh. Pasalnya, nilai tagihan yang harus dibayar bahkan melebihi batas kewajaran.
Hal ini juga menimpa beberapa produsen lontong di Surabaya, Jawa Timur, yang menjadi pelanggan Perusahaan Gas Negara (PGN).
Nilai tagihan yang diterima oleh para produsen lontong yang tinggal di Kampung Lontong, Kupang Krajan, Kecamatan Sawahan, Surabaya itu beragam mulai dari sebesar Rp 15 juta hingga Rp 21 juta.
Menindaklanjuti keluhan warga yang disampaikan pada Wakil Walikota Armuji saat berkunjung ke Kampung Lontong, Armuji lantas memanggil pihak PGN, pengrajin Lontong serta OPD terkait untuk menjembatani dan mencari solusi atas keluhan warga tersebut, Senin (3/1/2022).
"Masuknya jaringan gas bumi PGN di Kota Surabaya spiritnya adalah membantu masyarakat supaya lebih ekonomis. Saat itu masih di era Pak Bambang DH," ungkap Cak Ji.
Dirinya juga menyampaikan, agar PGN dapat memberikan kebijakan khusus kepada warga Kampung Lontong. Bisa berupa penerapan tarif khusus UMKM atau menjadikan Kampung Lontong Binaan PGN sehingga operasional pengrajin bisa tetap berjalan.
"Yang perlu digarisbawahi mereka itu warga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), pengrajin kecil, jadi kita harap PGN bisa memberikan perhatian khusus," tegas Armuji.
Area Head Manager PGN Surabaya, Arief Nurrachman menyampaikan, terkait jaminan bisa dilakukan cicilan sebanyak 6x serta saat ini produsen lontong masih masuk kategori rumah tangga dan diharapkan pindah ke kategori pelaku usaha kecil.
Perwakilan Paguyuban Pengrajin Lontong Joko Prasektyo menyampaikan keberatan warga terkait dengan jaminan dan penerapan tarif rumah tangga. "Sejak awal kan tahu bahwa disini produsen lontong kok diterapkan kategori rumah tangga , harusnya langsung dipindah ke kategori pelaku usaha mikro tanpa harus migrasi lagi," ungkap Joko Prasektyo.
Wakil Walikota Surabaya, Armuji meminta agar PGN Surabaya segera melaporkan ke PGN Pusat mengenai kejadian di Kota Surabaya. Ia juga menghimbau agar PGN bisa selaras dengan Pemerintah Kota Surabaya untuk upaya pemulihan ekonomi.
Reporter : Rahmad Suryadi
Editor : Endang Pergiwati