BLITAR (Lenteratoday) - Tepat pada Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 9 Desember 2021, ratusan massa menggelar aksi demo di depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Blitar. Massa juga membakar boneka kertas berbentuk tikus, sebagai simbol tuntutan agar kasus korupsi di Blitar Raya segera dituntaskan.
Ratusan massa yang tergabung dalam Komite Rakyat Pemberantas Korupsi (KRPK) dan Front Mahasiswa Revolusioner (FMR), sebelumnya long march dari Taman Makam Pahlawan (TMP) Raden Wijaya menuju Kantor Kejari Blitar di Jl. Sudanco Supriyadi, Kota Blitar.
Selain membawa poster, serta mengusung boneka tikus dari kertas berwarna hitam. Massa juga berorasi dan meneriakkan tuntutan mereka, terkait perlawanan rakyat untuk memberantas korupsi dari Bumi Proklamator julukan Kota Blitar.
Koordinator aksi, M Trijanto dalam orasinya menyampaikan pemberantasan korupsi di Indonesia kian mendekati titik nadir, adanya kekuasaan negara yang terintegrasi dengan kekuatan oligarki untuk menguasai sumber daya dengan cara korupsi.
"Di Blitar juga tidak luput jadi ajang korupsi, kasus dugaan korupsi dana hibah KONI di Kabupaten dan Kota Blitar. Kemudian kasus dugaan korupsi workshop honorer K2 Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, sampai saat ini masih mangkrak di meja aparat penegak hukum," ujar Triyanto, Kamis (9/12/2021).
Melihat kondisi ini, lanjut Trijanto KRPK bersama FMR menuntut Kejari Blitar segera menuntaskan kasus-kasus korupsi yang mandek. Menangkap, menyeret dan mengadili mafia hukum dan mafia peradilan di Blitar. Massa juga menuntut wujudkan tata kelola pemerintahan bersih, demokratis dan berwatak kerakyatan.
"Adanya penegakkan supremasi hukum tanpa pandang bulu, dengan menyita harta hasil korupsi untuk pendidikan, kesehatan dan penanganan dampak sosial pandemi Covid-19 bagi rakyat," tandasnya.
Usai berorasi, massa kemudian membakar boneka tikus, serta selebaran yang mereka bawa. Sebelumnya bergeser melajutkan aksi di simpang empat Jl. A. Yani - Jl. PB Sudirman - Jl. TGP, Kota Blitar.
Massa sempat ditemui Kasi Intel Kejari Blitar, Anwar Zakaria dan menyampaikan untuk kasus dugaan korupsi dana hibah KONI Kabupaten Blitar dan workshop honorer K2, karena rentang waktu yang cukup lama maka ada mekanisme baru. Seperti supervisi dengan KPK.
"Kemudian untuk kasus dugaan korupsi dana hibah KONI Kota Blitar, kami telah menerima beberapa dokumen tambahan. Kami mohon waktu meneliti bukti tambahan itu," pungkasnya. (*)
Reporter : Arief Sukaputra
Editor : Lutfiyu Handi
.jpg)
.jpg)
