Gubernur Jatim : UMKM Harus Temukan Akses Pasar Lebih Besar

SURABAYA (Lenteratoday) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mengharapkan UMKM mampu menemukan market access (akses pasar) yang lebih besar. Dengan demikian akan mampu meningkatkan ekonomi para pelaku UMKM.

“Jatim Bejo, harapannya memang Presiden ingin UMKM kita itu menemukan ruang market access yang lebih besar. Nah, APBD kita di masing-masing kabupaten kota dan provinsi diharapkan diakses oleh pelaku UMKM secara lebih mudah melalui mekanisme ada e-katalog dan ada toko daring,” kata Gubernur Khofifah dalam sambutannya pada acara anugerah Jatim Bejo di Dyandra Convention Hall, Surabaya, Senin (22/11/2021).

Dalam kesempatan itu, Khofifah juga memberikan apresiasi pada kabupaten dan kota karena telah melakukan berbagai ikhtiar percepatan penjangkauan melakukan improvement. “Kalau pengusaha pengusaha mikro susah, kita mau berharap bahwa mereka punya badan hukum. Kalau tidak ada badan hukum, tidak ada yang berani membeli produk itu, akhirnya mereka harus terasosiasi ke pengepul,” sambungnya.

Lebih lanjut, Gubernur yang juga mantan Menteri Sosial ini mengatakan, jika akses pasar bisa dijangkau oleh para pelaku usaha mikro, maka keuntungan yang mereka terima bisa lebih utuh. Langkah yang bisa dilakukan pemerintah adalah dengan memperluas jangkauan untuk bisa menyerap produk-produk usaha mikro kecil. Proses perluasan penjangkauan dengan bersandar pada regulasi yang berlaku tersebut perlu dilakukan.

Gubernur juga menandaskan, bahwa 57,25% PDRB Jawa Timur itu dari UMKM. Jika para pelaku UMKM ini mendapatkan akses untuk bisa dikoordinasikan masing-masing OPD, seperti pendampingan khususnya untuk produk makanan dan minuman (Mamin). Sebab, produk mamin di Jawa Timur luar biasa.

“Kalau ada yang belum terstandar, ya tugas dinas tertentu melakukan pendampingan. Kalau ada produk-produk yang memang di luar mamin dan juga harus standarisasi, kita punya rumah kurasi, kalau itu BI, dan kita punya pondok kurasi, kalau itu Disperindag,” tegas Gubernur Jatim perempuan pertama ini.

Menurutnya, produk-produk UMKM itu harus dikurasi supaya quality control-nya termonitor. Sehingga akan memberikan multiplayer dari proses pendampingan tersebut. “Mungkin, mamin tadinya kurang higienis misalnya, mungkin mamin semula menggunakan pewarna yang tidak sehat, proses pendamping bersiring dengan proses tumbuhnya UMKM, yang bisa bersering dengan tetesan kesejahteraan kepada masyarakat yang lebih merata,” sambungnya. (*)

Reporter : Lutfiyu Handi/adv

Editor : Lutfiyu Handi