Surabaya – Kesanggupan Pemerintah Pusatuntuk peralihan kewenangan pengelolaan jembatan ke Pemerintah Provinsi yangdisampaikan saat pimpinan DPRD Jatim danGubernur Jatim melakukan roadshow ke beberapa kementerian di Jakarta Januarilalu sampai saat ini belum membuahkan hasil. Untuk itu, Komisi D DPRD Jatimberencana untuk kembali mendatangi Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Ketua Komisi D DPRDJatim Kuswanto memandaskan bahwa selama ini jembatan timbang masih dalam pengelolaanpemerintah pusat. Sayangnya, pemerintah pusat sendiri terkesan tidak mampu terlihatdari kondisi jembatan timbang yang cenderung mangkrak. “Untuk itu kami inginsupaya jembatan timbang ini dibawah pengelolaan provinsi atau dilakukandesentralisasi,” katanya.
Politisi PartaiDemokrat ini menandaskan bahwa dengan tidak berfungsinya jembatan timbang akanberakibat buruk terhadap kondisi jalan. Sebab tidak ada lagi yang menjadi pengontrolbatasan kendaraan yang melintas, sehingga berat kendaraan yang melintas seringmelebihi kapasitas jalan, dengan demikian akan mempercepat kerusakan jalan.
“Ya, kami perlubertemu lagi dengan Kementerian Perhubungan untuk memastikan pengelolaanjembatan timbang ke provinsi,” tandasnya. Di juga menjelaskan, secara SDM ProvinsiJatim sangat mampu untuk melakukan pengelolaan. (ufi)
.jpg)
.jpg)
