Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta izin kepadapara anggota dewan untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan. Haltersebut diungkapkannya saat Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, Jakarta, Jumat(16/8).
"Dengan memohon ridho Allah SWT, dengan meminta izindan dukungan dari Bapak Ibu Anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dantokoh bangsa terutama dari seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izinuntuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan," kata Jokowi.
Jokowi menambahkan, ibu kota negara bisa menjadirepresentasi kemajuan bangsa. Pemindahan ibu kota juga sebagai bentuk meratakanekonomi."Ibu kota yang bukan hanya simbol identitas bangsa, tetapi jugarepresentasi kemajuan bangsa. Ini demi terwujudnya pemerataan dan keadilanekonomi," ujar Jokowi."Ini demi visi Indonesia Maju. Indonesia yanghidup selama-lamanya," tambah Jokowi.
Sebelumnya Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang (OSO) mendukungrencana pemerintah memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan. Rencanapemindahan ibu kota negara dari Jakarta ini juga sudah dibahas beberapa kalioleh Presiden Jokowi."Kami mendukung rencana Pemerintah untuk segeramerealisasikan pemindahan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan," ujar OSOdalam Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI.
Merunut ke belakang, Jokowi sekitar Mei 2019 telahmenyambangi dua lokasi yang digadang-gadang akan menjadi kandidat ibu kotabaru, yaitu Kabupaten Gunung Mas di Kalimantan Tengah dan Bukit Soeharto diKalimantan Timur.
Selain di kedua wilayah tersebut, ada pula Kawasan Segitigayang ramai diperbincangkan juga menjadi salah satu kandidat kuat. Kawasan segitiga merupakan kawasan yangberada di antara Kota Palangkaraya, Kabupaten Katingan dan Kabupaten GunungMas, yang keseluruhannya di Provinsi Kalimantan Tengah.
Ada tujuh kriteria yang ditetapkan Badan PerencanaanPembangunan Nasional (Bappenas) dalam menentukan lokasi ibu kota baru. Pertama,harus memiliki lokasi yang strategis, yaitu secara geografis terletak di tengahwilayah Indonesia.
Berikutnya, tersedia lahan luas milik pemerintah atau BUMNPerkebunan, untuk mengurangi biaya investasi. Lahan tersebut juga harus bebasdari potensi bencana seperti gempa bumi, gunung berapi, tsunami, banjir, erosi,dan kebakaran hutan dan lahan gambut.
Keempat, tersedianya sumber daya air yang cukup dan bebas pecemaran lingkungan. Kelima, harus dekat dengan kota eksisting yang sudah berkembang untuk efisiensi investasi awal infrastruktur, meliputi akses mobilitas/logistik seperti bandara, pelabuhan dan jalan; ketersediaan pelabuhan laut dalam yang sangat penting untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim melalui konektivitas tol laut antar pulau; dan tingkat layanan air minum, sanitasi, listrik, dan jaringan komunikasi yang memadai untuk dikembangkan.
Selanjutnya, memiliki potensi konflik sosial rendah danmemiliki budaya terbuka terhadap pendatang. Terakhir, memenuhi perimeterpertahanan dan keamanan. (*)
.jpg)
.jpg)