PALANGKA RAYA (Lenteratoday) - Pemerintah memaklumi pengusaha yang bergerak di sektor hiburan mengalami kesulitan di tengah situasi pandemi Covid-19 yang masih melanda. Hal ini tentunya berdampak pada menurunnya pendapatan daerah yang bersumber dari sektor hiburan.
Menanggapi permasalahan ini, anggota Komisi A DPRD Kota Palangka Raya, Noorkhalis Ridha mengatakan menurunnya pendapatan dari sektor hiburan merupakan dampak diberlakukannya pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), yaitu penutupan tempat hiburan hingga kawasan wisata.
"Merupakan hal yang wajar jika pendapatan daerah yang berasal dari pajak hiburan turun secara drastis selama pandemi, apalagi dengan adanya kebijakan PPKM dan ditutupnya tempat hiburan," papar Ridha, Kamis (7/10/2021).
Namun demikian, Ridha tetap mendorong pemerintah daerah untuk berusaha mengoptimalkan perolehan pajak dari sektor hiburan.
Hal ini dijelaskan Ridha karena realisasi pajak daerah pada sektor hiburan memperoleh persentase capaian terendah hingga awal kuartal 4 tahun ini. Dari target pajak sebesar Rp 3,2 miliar, baru terealisasi sebesar Rp 548,437 juta lebih atau sebesar 17,14 persen.
"Kami menyadari jika di kondisi pandemi ini merupakan hal yang wajar, tapi di sisi lain kita berharap BPPRD bisa mencari solusi untuk meningkatkan PAD dari sektor hiburan," ungkap Ridha.
Lebih lanjut Ridha memaparkan, meskipun pajak sektor hiburan tidak bisa mencapai target 100 persen, tapi setidaknya bisa menyentuh di angka 50 persen atau lebih, dari target yang sudah ditentukan.
Ridha menambahkan, pihaknya akan terus memberikan dukungan terhadap langkah dan kebijakan yang diambil Pemkot melalui BPPRD, sebagai upaya untuk meningkatkan PAD melalui pajak dan retribusi daerah.
"Harapan kami target pajak bisa tercapai di akhir tahun, jika PAD meningkat otomatis akan digunakan untuk pembangunan yang akan dinikmati seluruh masyarakat," pungkas Ridha.
Reporter : Novita Masniari
Editor : Endang Pergiwati
.jpg)
.jpg)
