SURABAYA (Lenteratoday) - Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Aning Rahmawati, berharap Kota Surabaya bisa nol sampah. Hal itu sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) telah digedok dan siap dilaksanakan mulai dari 2021 sampai 2026.
Salah satu dokumen pendukung dalam penyusunan RPJMD tersebut adalah KLHS (Kajian lingkungan hidup strategis). Menurutnya, dalam KLHS disebutkan bahwa target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) untuk persampahan Surabaya yaitu persentase sampah perkotaan yang berhasil ditangani, target TPB nasional adalah 80%, Surabaya existing 2019 sudah 96,43%, sedangkan TPB ke dua yaitu jumlah timbulan sampah yang bisa didaur ulang target TPB nasional 20 ton per hari.
"Existing Surabaya pada tahun 2019 sudah mencapai 112 ton per hari. Ini satu prestasi yang luar biasa dan patut ditingkatkan secara holistik. Sehingga Surabaya betul betul bisa mencapai target nol sampah dengan pengurangan sampah di persil secara signifikan," ujarnya, Minggu (12/9/2021).
Aning memaparkan, Surabaya perlu mempunyai roadmap pengelolaan sampah dengan mendasarkan pada IKLHS yang sudah disusun di RPJMD. Selama ini, belum ada roadmap terukur yang menyertai dokumen IKLHS dalam RPJMD sebagai panduan di lapangan.
"Ada beberapa catatan yang bisa sebagai usulan untuk bahan roadmap bagi Pemerintah Kota Surabaya. Yaitu, perlu di bentuk RW percontohan di 154 kelurahan, kolaborasi pembinaan kampung Proiklim dari Lingkungan Hidup dan Kolaborasi ketahanan pangan dengan DKPP," terangnya.
"Support Sarpras pengelolaan sampah Persil tingkat RW dari Pemkot, selama ini support masih sangat minim, satu RT hanya mendapatkan satu tong komposter. Support Regulasi pengelolaan sampah Persil tingkat RW perlu dibuat perwali yang mendetailkan perda, salah satunya adalah perwali pembatasan plastic dan yang lainnya," imbuhnya.
Masih kata Aning, pembinaan RW lain dalam satu kelurahan oleh RW percontohan yang dibentuk setelah sukses menerapkannya bisa membina RW lain,sampai satu kelurahan bisa mengelola sampah mandiri. Lalu, pembuatan Bank sampah induk Pemkot begitu vital dan fatal karena sangat dibutuhkan. BSIS yang ada selama ini banyak mendapat keluhan.
"Edukasi sosialisasi melalui Sekolah, parenting wali murid dan Satgas lingkungan. Konservasi mangrove, serta Pembentukan sampah Kawasan. Kita harus serius mengawal baik dari sisi anggaran, regulasi dan pelaksanaan di lapangan, karena sampah ini bisa menjadi sumber PAD sekaligus pemberdayaan masyarakat yang sangat memungkinkan untuk diwujudkan," tegasnya.
Karena semua jenis, lanjut Aning, bisa menghasilkan uang melalui 3R. Reuse, Recycle dan Reduce, sekaligus menjaga bumi untuk anak cucu nanti. Satu hal yang menarik adalah banyaknya pengepul atau pengelola sampah swasta yang ternyata perannya sangat luar biasa.
"Namun belum ada intervensi intensif dari pemerintah kota Surabaya, baik berupa pembinaan maupun fasilitas sinergi pengelolaan sampah berupa tempat atau akses ke TPS, kedepan akan diusulkan untuk intervensi intensif sebagai bagian dari pemberdayaan," pungkasnya. (Ard/adv)
.jpg)
.jpg)
