MALANG, (Lenteratoday) - Dana penanggulangan covid19 di Kota Malang cukup menyita perhatian. Pasalnya pada beberapa sektor, penyerapan anggaran masih dinilai minim. DPRD Kota Malang, sempat menyoroti hal ini, karena dalam penyerapan tersebut masih tak sebanding dengan realisasi penanganan wabah di lapangan.
Dalam anggaran covid19 yang sudah diatur pada pasal 7 PMK Nomor 17/PMK.07/2021 menyatakan bahwa penggunaan Dana Transfer Umum (DTU) paling banyak 20% digunakan untuk perlindungan sosial, 15% untuk pemulihan ekonomi daerah, dan minimal 8% untuk pendanaan dukungan kesehatan.
Realisasi serapan DTU Kota Malang sendiri menunjukkan 11.14% atau setara Rp. 88.310.620.402,00 dana digunakan untuk dukungan kesehatan, 6.19% atau Rp. 13.326.500.001,00 untuk pengamanan sosial, dan 3.98% atau Rp. 8.796.512.100,00 dialokasikan untuk pemulihan ekonomi daerah.
Setidaknya Rp. 26.3 Miliar dari besaran rancangan dana dukungan kesehatan dialokasikan untuk pengoperasionalan pada 16 Puskesmas dan RSUD. Selain itu sebanyak Rp. 25.9 M digunakan untuk belanja kesehatan tidak terduga lainnya yang sudah ditentukan pemerintah pusat.
Sebesar Rp. 24.2 M alokasi penyediaan gaji dan tunjangan tenaga kesehatan. Rp. 6.68 M untuk dukungan vaksinasi covid19, dan Rp. 5.09 M adalah alokasi untuk penanganan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tingkat RT/RW.
Meski angka anggaran menunjukkan paling banyak untuk penanganan covid di sektor kesehatan, namun DPRD Menilai Pemerintah Daerah masih kurang optimal dalam menangani covid, Lambatnya penanganan dan wacana isolasi terpusat masih jadi narasi yang mendominasi.
“Ini akan terus kita pantau, kalau tidak ada perubahan akan kita adakan rapat lagi, hari ini akan ada rapat lagi untuk mengetahui perkembangan, saya rasa pemda bisa melibatkan kami untuk penanganan covid ini,” ujar I Made Rian Diana Kartika, Ketua DPRD Kota Malang. Sampai berita ini ditulis, Walikota Malang masih belum ingin mengomentari tanggapan DPRD terkait hal itu.(ree)
.jpg)
.jpg)
