Rapat Koordinasi Alokasi Anggaran Penanggulangan Covid19, DPRD Pertanyakan Perencanaan BTT

MALANG, (Lenteratoday) - Rapat koordinasi alokasi anggaran penanggulangan wabah covid19 tahun 2021 berlangsung panas. Pasalnya beberapa fraksi DPRD Kota Malang sempat mengkritisi perencanaan pengajuan Belanja Tidak Terduga (BTT) akibat serapan yang tinggi, tak sesuai dengan kondisi lapangan yang masih sangat mengkhawatirkan.

DPRD Kota Malang menilai serapan BTT sangat tinggi, namun kondisi penanganan wabah pagebluk covid19 di Kota Malang masih belum maksimal. “Vaksinasi masih sedikit, mau mencari isolter atau rumah sakit juga masih sulit, yang perlu ditanyakan adalah bagaimana sebenarnya selama ini perencanaan anggaran BTT ini?” ucap salah satu anggota DPRD. 

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Subkhan menjelaskan, bahwa perencanaan BTT tentu melalui beberapa prosedur yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat. Ia bersaksi, bahwa penyerapan BTT sepenuhnya digunakan untuk kebutuhan penanganan kasus pandemi cov19 di Kota Malang.

“Tentu perencanaan ini kami atur sedemikian rupa, namun ini juga merupakan masukan yang sangat berarti bagi kami, ini adalah pacuan kami, dalam melaksanakan program-program penanggulangan bencana covid,” kata Subkhan dalam forum pada Kamis, (19/8/2021).

DPRD Kota Malang juga menyoroti kinerja Satgas Covid19 Kota dalam menangani covid19, utamanya perihal isolasi terpusat (Isolter) yang dianggap memakan banyak biaya operasional.

“PPKM dan isolter mestinya tertuju pada masing-masing RT, kasihan juga anggaran mereka hanya kecil, karena mereka harus mengantar warga ke isolter dan lain sebagainya. (terkait PPKM terpusat) paling efektif tentu ada di masing-masing RT, percuma karena ini harapan kosong, isoman sekarang tidak begitu efektif karena itu tidak terjadi di lingkungan kita,” kritik Wanedi, dari fraksi PDI.

Ia berpendapat, sisa anggaran BTT yang ada di pemerintah daerah sangat sedikit, untuk memenuhi kebutuhan penanganan covid19 di Kota Malang selama 4 bulan mendatang. Sementara itu realisasi dana Dukungan Kesehatan periode 1 Januari -16 Agustus 2021, masih berada pada 32,36% dari dana sebesar Rp 26,3 miliar. (ree)