
SURABAYA (Lenteratoday) – Kinerja pemprov Jatim khususnya terkait dengan serapan anggaran menjadi sorotan DPRD Jatim. Ketua DPRD Jatim, Kusnadi mengharapkan supaya Pemprov segera melakukan percepatan penyerapan APBD.
Kusnadi menjelaskan bahwa berdasarkan laporan dari Kemendagri realisasi atau penyerapan APBD Jatim hingga awal Juli 2021 masih di bawah 30%. Angka tersebut dianggap cukup rendah mengingat perjalanan waktu sudah melewati semester pertama. Bahkan, serapan tersebut bawah Provinsi Kaltara dan Papua.
Dampaknya, lanjut Kusnadi, dia mengkhawatirkan akan berpengaruh pada serapan APBD Jatim 2021 secara keseluruhan. “Makanya saya memprediksi serapan atau realisasi anggaran APBD Jatim 2021 tidak lebih dari kisaran 80%. Sebab dengan sisa waktu yang ada gak akan bisa diserap maksimal kalau penggunaan anggaran sesuai koridor aturan yang ada,” tandasnya Kusnadi yang juga ketua DPD PDI Perjuangan tersebut, Jumat (23/7/2021).
Terkait dengan hal ini, lanjut Kusnadi, Pimpinan DPRD Jatim sudah bertemu Gubernur Jatim dalam sebulan terakhir. Salah satu agenda utamanya adalah menyangkut persoalan dan kegelisahan DPRD Jatim terkait evaluasi kinerja Pemprov Jatim yang tak kunjung membaik.
“Saya kebetulan tidak ikut karena sedang menjalani isolasi mandiri akibat terpapar Covid-19. Mungkin Gubernur Jatim terlalu sibuk sehingga lupa, makanya melalui teman-teman media saya ingin mengingatkan kembali agar kinerja Pemprov Jatim bisa segera membaik,” tambahnya.
Kusnadi mengatakan bahwa tupoksi DPRD Jatim adalah membuat legislasi, budgeting, dan evaluasi kinerja eksekutif. Sehingga menjadi bagian tak terpisahkan dari pemerintah provinsi Jawa Timur. Maka DPRD Jatim juga tak ingin Gubernur mengalami kegagalan dalam menjalankan amanah yang telah diberikan oleh rakyat. (ufi)