Sidoarjo - Akibat adanya pemangkasan subsidi pupuk pada petani hingga mencapai 50 persen, petani perasa kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi. Sementara, harga pupuk non subsidi sangat mahal.
Hal tersebut membuat Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Sidoarjo, Bambang Pujianto geram. Terlebih lagi, Bambang Pujianto merasa tidak diajak bicara oleh dinas pertanian. Malah, pihak dinas kordinasi dengan polres dan kejaksaan.
"Kami, komisi B sebagai mitra dari Dinas Pertanian malah tidak pernah diajak komunikasi atas kelangkaan pupuk bersubsidi,"kata Bambang.
"Ada apa ini ? Kenapa kami sebagai mitra Dinas Pertanian malah tidak dilibatkan sama sekali," lanjut Bambang saat ditemui di ruang komisi B DPRD Sidoarjo, Rabu (5/2/2020).
Anggota Fraksi Gerindra ini mempertanyakan pupuk bersubsidi itu untuk siapa?, Karena pihaknya sebagai anggota DPRD yang merupakan wakil dari rakyat tidak pernah diajak bicara.
"Kami saja tidak pernah dilibatkan, apalagi rakyat. Kalau seperti ini siapa yang akan bertanggung jawab," tegas Bambang.
Sementara M. Agil Efendi, anggota Komisi B DPRD Sidoarjo juga merasa heran, atas kejadian ini, dan pihaknya juga minta pada stake holder untuk tetap menjalin komunikasi dan akselerasi yang baik dengan komis B DPRD Sidoarjo.
Pihaknya melihat Dinas Pertanian selama ini kurang komunikatif terhadap mitra komisi B DPRD Sidoarjo. "Petani kita semakin hari semakin sedikit, kalau masalah seperti ini tidak segera diatasi, saya khawatir mereka tidak mau bertani lagi, karena sudah banyak aduan dari masyarakat terkait kelangkaan pupuk bersubsidi ini," tegas Agil. (pin)
.jpg)
.jpg)
