SURABAYA (Lenteratoday) – Peningkatan Covid-19 di Jawa Timur selama sebulan terakhir yang cukup signifikan membuat kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur mengharapkan pemerintah untuk mengambil langkah yang lebih optimal.
Wakil Ketua DPRD Jatim, Anik Maslachah mengatakan bahwa DPRD Jatim berupaya untuk menambah alokasi anggaran vaksinasi Covid-19. Rencananya, Penambahan anggaran yang masuk pada dana tak terduga itu akan dibahas dalam P-APBD Jatim 2021 mendatang.
Lebih lanjut, politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa ini mengatakan bahwa realisasi penggunaan anggaran tak terduga untuk penanganan Covid-19 di Jatim tahun 2020 hanya di kisaran 73 persen. Untuk itu, lanjutnya, perlu dilakukan peningkatan pada efektifitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran.
“Silpa (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) APBD Jatim 2020 juga cukup besar yakni Rp 3,7 triliun atau setara 11,46 persen dari kekuatan APBD Jatim 2020 sebesar Rp.34,5 triliun. Kami akan dorong realokasi anggaran untuk vaksinasi ditingkatkan dua kali lipat dari tahun sebelumnya agar kekebalan komunitas (Herd Immunity) bisa segera terwujud,” jelasnya.
Terkait dengan penambahan anggaran tersebut, Anik menandaskan bahwa baik dari sisi kemampuan anggaran maupun dari aturan tidak ada persoalan yang berarti. Bahkan, lanjutnya, Pemetintah dalam hal ini Gubernur Jawa Timur juga punya keinginan yang sama untuk melakukan peningkatan anggaran.
Anggaran tersebut diantaranya akan digunakan untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) vaksinasi agar bisa tepat sasaran dan tepat waktu. Mengingat, vaksinasi nantinya juga akan menyasar anak-anak muda.
Kemudian, anggaran juga akan membantu sosialisasi prokes yang lebih massif dan penerapan PPKM Mikro yang lebih ketat. Mengingat, vokasi prokes masih sangat diperlukan akibat masih adanya sebagian masyarakat yang masih meyakini Covid-19 tidak ada dan tak berbahaya.
Bahkan, Anik mengatakan jika memang dibutuhkan maka Satgas Covid-19 yang dibentuk mulai tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa hingga sekolah diperkuat. Termasuk dalam rangkat membantu persiapan pelaksanaan pembelajaran tatap muka bagi daerah-daerah yang masuk zona hijau dan kuning.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Artono mengharapkan para pemeritah provinsi Jatim untuk segera melakukan vaksinasi pada semua masyarakat. Selain itu, pemerintah harus memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan vaksin. “Wis iku tok kuncinya,” kata Artono.
Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, menegaskan bahwa sebenarnya anggaran untuk vaksin sudah ada, tinggal bagiamana pemerintah mengoptimalkan vaksinasi tersebut. Di satu sisi, dia juga memelihat bahwa pemeritah juga sudah berusaha sekuat tenaga untuk mengatasi penyebaran Covid-19 dengan membuat tambahan RS lapangan. “Pokoke yok opo carane, segera di vaksin yang gak mau yo wis , resiko tanggung,” tandasnya.
Berdasarkan data Satgas Covid-19 Jatim pada Senin (28/6/2021) ada penambahan kasus baru Covid-19 sebanyak 1.081 kasus, dengan demikian total kasusnya sudah mencapai 170.763 kasus. Bahkan, beberapa hari terakhir penambahan kasus di atas 700 kasus baru tiap harinya. Sedangkan untuk kasus kematian bertambah 75 kasus, sehingga totalnya sudah ada 12.609 kasus kematian.
Disatu sisi, yang lebih parah lagi adalah Bed Occupancy Rate (BOR) di seluruh rumah sakit Jatim sudah mencapai 90 persen. Salah satu contohnya adalah di Rumah Sakit Lapangan Indrapura (RSLI), dimana, pada Senin (28/6/2021), berjumlah pasien yang dirawat ada 358 orang. Rinciannya, Pekerja Migran Indonesia (PMI) 62 orang, Klaster Madura 21 orang, dan pasien Mandiri 277 orang. Selain itu, masih ada pasien antre masuk sebanyak 213 orang. Kapasitas RSLI yang jumlahnya 410 bed, akan dilakukan penambahan hingga kapasitas 500 bed. (ufi)
.jpg)
.jpg)
