MALANG, (Lenteratoday) - Di tengah diseminasi, Malang Corruption Watch (MCW) membeberkan temuan unik soal anggaran. Dihadiri puluhan peserta yang terdiri dari warga dan akademisi Kota Malang, MCW ingin meningkatkan literasi masyarakat terhadap Anggaran Pendapatan Daerah dan pengelolaannya.
Acara yang diselenggarakan pada Kamis, (24/6/2021) ini memaparkan temuan dari hasil penelitian yang telah dilakukan MCW tahun 2021. Pada penelitian itu ada 3 aspek yang menjadi sorotan utama. Yakni anggaran APBD dan pengelolaannya, partisipasi publik, juga pemerataan alokasi bantuan untuk masyarakat pra-sejahtera.
Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), ada 3 poin yang perlu diperhatikan, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. Dalam catatan MCW Kota Malang pada tahun 2021, memiliki Anggaran Pendapatan sebesar Rp2.250.888.107.652, anggaran belanja sebesar Rp2.554.774.610.160, dan pembiayaan sebesar Rp 78.000.050.480.
Pada tahun 2021, anggaran pendapatan daerah (APD) Kota Malang direncanakan sebesar Rp2.250.888.107.652. Rincian pendapatan daerah terdiri atas anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 776.689.035.145, anggaran Pendapatan Transfer sebesar Rp1.381.030.312.510, dan anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp 93.168.760.000.
Janwan Tarigan, Badan Pekerja MCW menjelaskan, APD Kota Malang paling besar berasal dari dana transfer. “Dalam presentasinya rasio desentralisasi Kota Malang masih rendah, jika baru menyentuh 34,5%,” kata Janwan.
“Rasio derajat desentralisasi ini adalah kemampuan pemerintah daerah untuk menggali potensi daerahnya, jadi semakin tinggi PAD itu berarti semakin bagus pemerintah mengelola potensi daerah,” lanjutnya menerangkan.
Sementara itu, kemandirian keuangan daerah Kota Malang pada tahun 2021 mencapai 56,2%. Selebihnya, Kota Malang masih tergantung terhadap dana eksternal, baik itu bantuan transfer dari pemerintah pusat/provinsi dan pinjaman.
Pemerintah Kota Malang, masih memiliki pekerjaan rumah yang tak sedikit. Sementara ini penggalian potensi ekonomi masih berpihak pada investor dan pemodal, bukan potensi yang dimiliki rakyat. Melalui diskusi ini MCW berusaha untuk melibatkan masyarakat dalam mengawasi kinerja wakil rakyat. (ree)
.jpg)
.jpg)