SURABAYA (Lenteratoday) – DPRD Jatim tidak setuju dengan rencana penundaan pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM). Mereka mengharapkan PTM dikembalikan seperti pada standard operational procedure (SOP) yang telah ditentukan. Artinya, PTM bisa dilaksanakan minimal pada daerah zona oranye.
Ketua DPRD Jatim, Kusnadi menandaskan bahwa selama ini masyarakat sudah terlalu banyak terbebani dengan pelaksanaan sekolah online atau daring. Maka, dengan pelaksanaan PTM terbatas bisa merigankan beban para orang tua.
“Kalau harus ditunda lagi (PTM) tentu masyarakat akan kecewa,” tandas kata politisi asal PDI Perjuangan.
Lebih dari itu, dia juga mengungkapkan bahwa dengan pendaan PTM, maka masyarakat akan beranggapan kalau pemerintah tidak konsisten dengan keputusannya. Terlebih lagi, pemerintah juga sudah mengeluarkan SOP dan prokes ketat untuk pelansakaan PTM.
Kusnadi menandaskan, salah satu pertimbangan lainnya adalah Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri yakni Mendikbud, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri tentang pelaksanaan PTM belum diubah. “Di beberapa sekolah sudah ujicoba PTM terbatas dan berjalan dengan baik, jangan lantas dihentikan lagi,” tandas Kusnadi.
Pernyataan senada juga diungkapkan Wakil ketua Komisi E DPRD Jatim, Hikmah Bafaqih. Dia mengakui, jika saat ini varian baru Covid-19 asal India sudah masuk ke Jatim. Namun, hal itu tidakkemudian menjadi alasan penundaan PTM. Karenanya, dia berharap Gubernur Jawa Timur tidak serta merta menjadikan menunda pemberlakuan PTM dengan alasan tersebut.
Lebih lanjut, Hikmah meminta supaya dikembalikan pada SOP yang sudah disepakati. Di mana PTM akan dilaksanakan di daerah yang minimal zona oranye. Maka, daerah yang masuk zona merah tidak boleh menggelar PTM.
“Kalau zona merah meluas, itu baru bisa ditinju ulang, atau ditunda dulu pelaksanaan PTM untuk daerah-daerah yang memang spesifik mengalami problem khusus, ” harapnya.
Untuk pelaksanannya, lanjut Hikmah, PTM pada level PAUD/SD harus mendapatkan ijin dari Satgas Covid-19 tingkat desa atau kelurahan. Kemudian jenjang di atasnya harus mendapat izin dari satgas Covid-19 di tingkat kecamatan dan seterusnya. “Artinya baseline-nya itu ada di PPKM Mikro,” terang Hikmah, Kamis (17/6/2021).
Lebih lanjut, politisi PKB ini menandaskan, jika nantinya dilakukan penundaan PTM dikhawatirkan malah menimbulkan kegelisahan baru para masyarakat. Dan yang paling terdampak adalah anak didik yang sudah bersiap menyambut PTM.
“Kegelisahan masyarakat itu jauh lebih susah ditangani karena merasa diombang-ambingkan kebijakan pemerintah sehingga tak percaya lagi dengan pemerintah,” tegas Hikmah. (ufi)
.jpg)
.jpg)
