MALANG (Lenteratoday) - Pengumuman resmi dari PT. Hero Supermarket, Tbk mengenai ditutupnya gerai Retail Giant di seluruh Indonesia pada 25 Mei lalu sempat menghebohkan jagat maya. Pasalnya keputusan penutupan gerai ini dibarengi dengan ancaman PHK 3000 karyawan yang tersebar di seluruh Indonesia.
Selain Giant, PT. Matahari Department Store Tbk, pada awal mei mengumumkan untuk menutup 13 gerai. Kerugian Matahari ditaksir menyentuh hingga Rp. 95 Milyar. Kondisi ini diperparah dengan kebijakan PSBB ketat yang sempat diterapkan oleh Pemerintah.
Tumbangnya gerai-gerai retail Indonesia sejak pandemi ini merupakan mimpi buruk bagi semua kalangan, terutama pekerja yang bergantung pada perusahaan tersebut. Kondisi keuangan negara semakin tak tentu arah karena jumlah defisit negara.
Pada kuartal pertama 2021, defisit Indonesia menyentuh 138,1 Triliun Rupiah. Ini disebabkan karena belanja negara yang terealisasi hingga 723 Triliun Rupiah, sedangkan pendapatan negara yang hanya menyentuh 585 Triliun Rupiah. Kondisi ini dipicu oleh wabah covid19 yang menerjang dari awal 2019 lalu.
Kondisi negara yang kian memprihatinkan menimbulkan gejolak. Menteri Keuangan, Sri Mulyani, berencana untuk mengenakan pajak pada sembako dan sektor pendidikan. Dilansir CNNIndonesia.com Sri Mulyani akan fokus untuk memulihkan keuangan negara, salah satunya melalui pemungutan pajak.
Meski menuai banyak kritik dari pelbagai kalangan, Menteri Keuangan masih belum memberikan kepastian, tentang bagaimana proses pemungutan pajak ini berlangsung. Melihat kondisi ini, Dr. Resanti Lestari, S.Pd. MM, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Merdeka Malang berpendapat, fenomena banyaknya sektor usaha yang tutup, dan tingginya defisit negara tak lain karena wabah pandemi itu sendiri.
“Sebelum pandemi aja, negara sudah kesulitan dengan pengadaan modal dan hutang, apalagi pandemi,” ujarnya saat ditemui Lentera pada Kamis (17/6/2021) “Inikan kejadian luar biasa ya, kejadian tak terduga, jadi lumrah kalau banyak bisnis yang juga collapse,” lanjutnya menjelaskan.
Namun ia juga menyayangkan, karena ketidakmampuan negara untuk mengadakan modal secara mandiri. “Ini saatnya negara mulai memberi menimbang potensi yang bisa dilakukan, dengan mendukung usaha mikro lokal misal, jangan dulu ditarik pajak banyak, biarkan mereka berkembang,” tuturnya. “Sayangnya negara kita masih tidak percaya diri untuk menghasilkan modal secara mandiri,” jelas perempuan yang akrab disapa Resa itu.
Dalam kondisi seperti ini menurut gagasannya, harus bisa memutuskan langkah sebijak mungkin agar rakyat tidak menjadi korban kebijakan. “Pemerintah seperti kebingungan tentang, mana yang harus dikorbankan, investor atau rakyat,” tutupnya. (ree)
.jpg)
.jpg)
