BATU, (Lenteratoday) - Bangun komunikasi dengan Pemerintah Kota, Komisi E Pemprov Jatim tekankan agar Pemerintah Kota berpihak pada korban. Dikonfirmasi oleh Hikmah Bafaqih, Wakil Ketua Komisi E menjelaskan, ia sudah membicarakan skema penyelamatan korban di SPI bersama Walikota Batu, Dewanti Rumpoko.
"Kita sudah meminta kepada Ibu Walikota Batu untuk berkomunikasi dengan pihak pengelola lain, selain pengelola yang menjadi tersangka. Dengan tujuan untuk memikirkan masa depan dari sekolah ini," jelasnya pada Lentera.
"Karena sekolah ini dibangun dengan biaya tidak murah. Karena semuanya gratis murni dan ber-boarding school. Maka perlu ada skema penyelamatan agar sekolahnya terselamatkan serta anak-anak yang sedang belajar terselamatkan dan bisa belajar dengan tenang, baik offline maupun daring," paparnya.
Komisi E dan Pemerintah Kota Batu sepakat untuk sama-sama berdiri di atas kepentingan terbaik korban. "Kami sudah berkomunikasi dengan Aris Merdeka Sirait, seandainya dibutuhkan proses dimana kita harus melakukan konseling psikososial dan sebagainya untuk para korban (alumni), kita akan siap," lanjutnya.
Pemerintahan Provinsi Jawa Timur berusaha menyediakan kebutuhan untuk korban, agar mereka berada di shelter yang nyaman dan aman. Selain itu, Pemkot berkomitmen untuk berkomunikasi dengan pengelola lain serta pihak manajemen lain agar sekolah tetap bisa terselamatkan, dan anak-anak masih bisa melanjutkan pendidikan.
"Sekali pun tersangka ini founder utama, tapi ada founder lain yang sebagai donatur tetap, dari lembaga ini. Itu yang harus kita selamatkan. Jangan sampai satu orang ini merusak keberlangsungan sekolah yang menurut kami baik ini," tegas Hikmah.
Saat ini korban yang melakukan pelaporan terkonfirmasi sebanyak 21 orang. Dengan tambahan 9 pelapor per-hari Rabu (2/6/2021). Sebelumnya ada 12 korban yang sudah melapor terlebih dahulu pada Minggu (30/5/2021) lalu. (ree)
.jpg)
.jpg)
