
Blitar - Guna meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat, Kantor Imigrasi Klas II Non TPI Blitar menyediakan Ruang Tunggu Pelayanan Keimigrasian dengan fasilitas VVIP.
Hal ini disampaikan Kepala Kantor Imigrasi Klas II Non TPI Blitar, Andhika Pandu Kurniawan. Untuk tahun 2020 ini, wujud komitmen dalam memberikan pelayanan prima disediakan Ruang Tunggu Pelayanan Keimigrasian dengan fasilitas lengkap. "Agar masyarakat bukan hanya mendapatkan pelayanan yang cepat, tapi juga nyaman dan enak ketika menunggu untuk dilayani," tutur Pandu, panggilan Andhika Pandu Kurniawan, Jumat (24/1/2020).
Adapun fasilitas yang disediakan dalam Ruang Tunggu Pelayanan Keimigrasian tersebut setara kelas VVIP atau Louge Bandara. Diantaranya Experience Zone didalamnya ada internet corner, ruang baca, taman bermain edukasi anak, dan juga ada ruang laktasi (menyusui). Sudah tentu juga dengan ruangan full AC, televisi layar lebar dan sofa yang dipastikan membuat masyarakat nyaman serta betah. Fasilitas ini diresmikan langsung oleh Kakanwil KemenkumHAM Jawa Timur, Susy Susilawati, Jumat (24/1/2020).
Pandu menjelaskan dengan fasilitas tersebut selain bagian dari program nasional, juga merupakan upaya nyata mewujudkan pelayanan prima. "Apalagi sejak 2018 Imigrasi Klas II Non TPI Blitar sudah mendapat predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kemenpan RB," tegasnya.
Oleh karena itu, selain meneruskan program yang sudah bagus dari pimpinan sebelumnya, M Akram. Pandu mengaku siap terus membenahi jika memang ada yang perlu diperbaiki terkait pelayana pada masyarakat.
Keseriusan perubahan pelayanan ini, juga ditunjukkan pada kantor baru Imigrasi di Kediri, Ponorogo dan Pamekasan. "Mulai dari gedung sampai konsep pelayanan, semuanya baru dan disiapkan untuk memberikan pelayanan terbaik," papar pria yang sebelumnya bertugas di KemenkumHAM pusat ini.
Ditambahkan Pandu, jika selanjutnya pada 2020 ini akan terus melakukan pembenahan, menyesuaikan kebutuhan peningkatan pelayanan. "Bahkan Imigrasi Klas II NonTPI Blitar, sudah mendapat predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Desember 2019 lalu," pungkasnya. (ais)