TUBAN (Lenteratoday) - Meski banyak perusahaan yang beroperasi di Tuban, tingkat kepesertaan pekerja ke dalam BPJS Ketenagakerjaan hanya 4 persen. Angka ini bisa dikatakan masih tergolong sangat rendah. Persentase itu diambil dari sekitar 600.000 orang yang bekerja di berbagai sektor di Tuban. Dan semua didominasi pekerja penerima upah.
"Tidak semua pekerja terdaftar BPJS ketenagakerjaan," kata Wakil Bupati Tuban, Noor Nahar Hussein saat Sosialisasi Instruksi Presiden RI Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Kamis (29/4/2021).
Hussein menjelaskan, masyarakat Tuban yang terdaftar BPJS Naker didominasi kelompok pekerja penerima upah, yang berjumlah kurang lebih 25.000 orang. Jumlah tersebut hanya sekitar 4 persen dari total pekerja di Tuban yang mencapai 600.000 orang.
Karena itu BPJS Ketenagakerjaan pun diminta menyasar pekerja sektor lain seperti nelayan, petani, pedagang, maupun sopir.
"Harapannya, BPJS Ketenagakerjaan juga menyasar sektor lain, kita juga akan mendata pegawai di setiap OPD yang belum terdaftar. Dan yang belum ikut akan didaftarkan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan yang dibiayai pemerintah dan dianggarkan pada refocusing maupun PAPBD terdekat," pungkasnya.
Sementara Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Jawa Timur, Deny Yusyulian menyatakan, program jaminan sosial ketenagakerjaan memberikan banyak manfaat bagi pesertanya. Di antaranya program jaminan kecelakan kerja, santunan, dan beasiswa.
Hingga kini tercatat dari 600.000 pekerja di Tuban, hanya 25.000 yang sudah terdaftar. Sedangkan sebanyak 15.000 aparatur Pemkab Tuban telah terdaftar BPJS Ketenagakerjaan, yaitu meliputi PNS, Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, pengurus RT/RW, dan guru TPQ.
"Kami berharap dukungan dan kontribusi Pemkab Tuban untuk mengedukasi masyarakat agar ikut BPJS Ketenagakerjaan. Kita juga menyasar kelompok pekerja non-PNS di Tuban yang berjumlah 3.000 orang, namun baru 60 pegawai yang telah terdaftar," pungkasnya. (ist)
.jpg)
.jpg)
