LAMONGAN (Lenteratoday) - Menyikapi situasi pandemi saat ini, Pemeritah Kabupaten Lamongan merintis Pasar Online Lamongan (POL). Pasar tradisional online ini menjadi inovasi sederhana namun krusial bagi perekonomian daerah.
Digitalisasi pasar tradisional itu menuai apresiasi dari Kepala Bank Indonesia (BI) Perwakilan Jawa Timur, Difi Ahmad J saat Musrenbang Provinsi Jawa Timur di Hotel Sangrila Surabaya, Kamis (15/4/2021).
Dikutip dari Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Lamongan, Arif Bakhtiar, dalam musrenbang itu, Difi Ahmad memuji Lamongan menjadi pionir pasar tradisional online di Jawa Timur.
Pemkab Lamongan pun mulai membiasakan warganya berbelanja, sekaligus membantu perputaran ekonomi tanpa harus keluar rumah.
Dengan berbelanja online, masyarakat Lamongan bisa mendapatkan kebutuhannya tanpa keluar rumah namun telah membantu perekonomian tetap berjalan. "Karena inovasi aplikasi POL ini sangat bermanfaat dan sesuai masa pandemi seperti ini," kata Arif Bakhtiar kepada SURYA, Kamis (15/4/2021).
Dalam penerapannya, POL juga bekerjasama dengan Bank Jatim melalui Quick Response Code Indonesian Standart (QRIS) sebagai media pembayarannya melalui mobile banking.
Dan sejalan dengan semangat digitalisasi belanja lewat POL itu, Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi juga melakukan Penandatanganan Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).
Pembentukan TP2DD, menurut Arif, adalah cara meningkatkan transparansi transaksi keuangan daerah, mendukung tata kelola, dan mengintegrasikan sistem pengelolaan keuangan daerah.
Semua itu dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah, perlu implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah melalui percepatan dan perluasan digitalisasi daerah.
Arif menambahkan, nantinya TP2DD akan melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan transaksi pendapatan dan belanja pemda, baik yang dilakukan secara tunai maupun non tunai.
TP2DD juga melakukan analisis dan identifikasi hambatan dan permasalahan terkait elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, melakukan langkah-langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan.
Juga menyusun rekomendasi kebijakan, strategi dan rencana aksi serta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas TP2DD kepada Kelompok Kerja Nasional P2DD.
“Sebelumnya sudah terbentuk 8 (delpaan) TP2DD di Jawa Timur, dan saat ini ada 16 Kabupaten/Kota yang menandatangani SK TP2DD, salah satunya Lamongan,” ungkapnya.
TP2DD diketuai oleh Bupati Lamongan dengan Wakil Ketua Deputi Kepala Perwakilan BI Jawa Timur dan Deputi Direktur Manajemen Strategis, EPK dan Kemitraan Pemerintah Daerah OJK Kantor Regional 4 Jawa Timur.(ist)
.jpg)
.jpg)
