SURABAYA (Lenteratoday) – Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim, Amar Syaifudin, menilai kebijakan pemerintah pusat untuk impor garam merupakan kebijakan yang menyakiti hati petani atau petambak garam, khususnya di Jawa Timur.
Di satu sisi, pemerintah menjelaskan bahwa impor garam tesebut untuk kebutuhan industry makanan dan minuman. Namun, lanjut Amar, sebenarnya produksi garam dalam negeri khususnya di Jawa Timur sudah mampu untuk memenuhi permintaan pasar, termasuk permintaan dari industry makanan dan minuman.
“Impor garam ini sesungguhnya hanya untuk industri aneka pangan. Anehnya kebutuhan aneka pangan ini bisa dicukupi oleh PT Garam, namun masih saja ada impor,” kata politisi Partai Amanat Nasional ini, Rabu (31/3/2021).
Dia juga menandaskan, berdasarkan hasil kunjungan ke PT Garam (Persero) beberapa waktu lalu mendapatkan fakta cukup mengejutkan. Kondisi perusahaan tersebut memprihatikan.
“Kami sudah berkunjung ke PT Garam dan kondisinya cukup memprihatinkan. Secara umum PT Garam mengalami kerugian, karena garam yang dibeli dari petani dengan harga tinggi, setelah itu mau diproduksi harga turun, karena adanya impor garam yang dilakukan oleh fihak swasta,” katanya.
Melihat kondisi ini, lanjut Amar, seharusnya Pemerintah memberikan tambahan modal untuk PT Garam agar bisa menyerap garam rakyat dan mengolahnya untuk kebutuhan industri aneka pangan. Dengan demikian, PT Garam akan tetap bisa sehat, serta garam hasil produksi para petani juga bisa terserap.
Politisi asal Lamongan ini juga menyoroti impor bahan makanan selain garam. Kebijakan yang diterapkan juga sama, sehingga terjadi impor hampir tiap tahu. Padahal, ketersediaan bahan makanan dari dalam negeri sendiri sudah mampu untuk memenuhi kebutuhan produksi makanan.
“Seperti impor bahan makanan yang lainnya hampir setiap tahun juga,” kata Amar sambil berharap pada perusahaan yang memperoduksi makanan dan minuman supaya menggunakan bahan-bahan dari lokal, termasuk garam dan lainnya. (ufi)
.jpg)
.jpg)
