LAMONGAN (Lenteratoday) - Meski diterpa angin kencang berupa isu ancaman “kudeta” di internal partai, DPC Partai Demokrat Lamongan bersikukuh tetap bersama Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
“DPC Lamongan tetap bersama AHY dan menolak KLB. Itu sudah keputusan sikap kami,” tegas Ketua DPC Partai Demokrat Lamongan Debby Kurniawan, Rabu (3/3/2021).
Debby juga mengatakan hingga saat ini Lamongan masih solid untuk bersama AHY dan dan patuh kepada Partai Demokrat kepemimpinan AHY dan Ketua MTP Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Debby juga menegaskan, tidak ada tanda-tanda kader atau pengurus Lamongan yang mendukung KLB. Kalau ada kader atau pengurus Lamongan yang berangkat ke KLB, dirinya akan melaporkan hal itu ke DPP Partai Demokrat untuk ditindak sesuai aturan partai.
Debby juga mengungkapkan hingga saat ini belum ada kader atau pengurus Demokrat Lamongan yang diusulkan untuk dipecat dari keanggotaan. Untuk menjaga soliditas DPC Lamongan, pihaknya juga terus menggelar konsolidasi ke bawah.
HY dan SBY adalah hasil kongres ke-5 Partai Demokrat pada 15 Maret 2020 yang dilakukan secara demokratis. Hasil Kongres V Partai Demokrat ini telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui SK No. M.HH-09.AH.11.01 tanggal 18 Mei 2020.
"SK itu berisi tentang Pengesahan Perubahan AD/ART Partai Demokrat dan M.HH-15.AH.11.01 tanggal 27 Juli 2020 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan DPP Partai Demokrat Masa Bakti 2020-2025," kata Debby.
Putra Bupati Lamongan ini juga bertekad melawan seluruh upaya pengkhianatan dan makar, serta gerakan inkonstitusional lainnya yang bertentangan dengan AD/ART dan kode etik Partai Demokrat.
"Kami solid di bawah kepemimpinan AHY guna membangun kebesaran Partai Demokrat yang memperjuangkan harapan rakyat dan memenangkan Pemilu mendatang," tegasnya.
Sebelumnya berkembang isu bahwa ada figur istana yang diduga ingin mengambilalih kepemimpinan AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. DPP Demokrat menyebut orang tersebut adalah Kepala Staf (Kastaf) Kepresidenan Indonesia.
"Berdasarkan pengakuan, kesaksian, dari BAP sejumlah pimpinan tingkat pusat maupun daerah Partai Demokrat yang kami dapatkan, mereka dipertemukan langsung dengan KSP Moeldoko yang ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional untuk kepentingan pencapresan 2024," ujar Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra, Senin (1/2/2021) lalu.
Sementara Jawa Timur sendiri juga memilih untuk tetap setia di bawah garis komando Mas AHY dan Teuku Riefky Harsya (Sekjen DPP Demokrat). Ini diungkapkan Koordinator Divisi Bidang Pemuda dan Olahraga DPD Demokrat Jatim, Muhammad Reno Zulkarnaen, Senin (1/2).
"DPC-DPC (pengurus kabupaten/kota) juga sudah berikrar untuk tunduk dan taat terhadap kepemimpinan Mas AHY dan Sekjen. Kami tegaskan solid," tambahnya.(ist)
.jpg)
.jpg)
