Atasi Banjir Kali Lamong, Butuh Dana Rp 594 Miliar untuk Pembebasan Lahan

Gresik - Wilayah Gresik yang dilalui Kali Lamong menjadi langganan banjir. Bahkan, dalam setahun lebih dari sekali bencana luapan anak sungai Bengawan Solo ini melanda. 

Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto saat memimpin "Apel Kesiapsiagaan Bencana Alam Hidrometeorologi" di Halaman Kantor Bupati Gresik, Rabu (8/1/2020), menjelaskan bahwa satu-satunya solusi yang dapat mengatasi banjir kiriman tersebut adalah normalisasi Kali Lamong.

“Wilayah Gresik yang dilalui Kali Lamong sepanjang 50,7 kilometer. Untuk normalisasi, kita harus membebaskan tanah sekitar 500 hektar lebih. Perkiraan biaya pembebasan tanah tersebut sekitar Rp 594 miliar,” tandas Sambari.

“Mari kita duduk bersama dan tidak saling menyalahkan. Kita saling berbagi. Normalisasi yang bagaimana? Mari kita bicara yang lebih tehnis. Karena untuk merealisasikan program ini tidak cukup setahun," imbuhnya.

Lebih lanjut Sambar membeberkan tentang surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait bencana banjir yang diterimanya. Ada 5 hal yang ditanyakan Mendagri, yaitu pendirian posko kesiapsiagaan, menyiapsiagakan instansi dan koordinasi dengan TNI-Polri, menyiapkan sarana prasarana, mengalokasikan belanja tak terduga untuk bencana dan menyebar luaskan informasi potensi bencana yang dirilis BMKG kepada masyarakat.

“Terkait surat Mendagri tersebut, kami tak hanya sekedar menjawab tapi sudah kami laksanakan sejak awal,” ungkapnya.

Ia menjelaskan wilayah potensi bencana banjir Kali Lamong antara lain Kecamatan Balongpanggang, Benjeng, Menganti dan Cerme. Sedangkan di perbatasan Kali Surabaya ada wilayah Wringinanom dan Driyorejo.

“Meski semalam masih ada genangan air, tapi pagi ini sesuai laporan masing-masing Camat, untuk wilayah Balongpanggang air sudah surut. Cerme genangan air masih ada di Morowudi dan Iker-iker Geger. Wilayah Benjeng genangan ada di Desa Deliksumber sedangkan jalan raya sudah surut. Ketinggian air 10-20 centimeter,” kata Sambari.

Penanganan Kali Lamong, menurutnya, memang menjadi kewenangan Balai Besar Wilayah Bengawan Solo (BPWS). Namun ia mengaku terus berupaya agar dapat dicarikan solusi sehingga banjir dapat tertangani. (sep)