SURABAYA (Lenteratoday) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Susilaningtyas bersama Kasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Nurturyanto menyerahkan bantuan secara simbolis kepada 19 korban bom terorisme di terdahulu, di Hotel Santika, Selasa (2/2/2021).
Susilaningtyas mengatakan secara keseluruh korban yang telah terdidentifikasi oleh BNPT sebanyak 1.000 korban, untuk saat ini sudah diberikan kepada 215 korban dengan total kompensasi yang diberikan Rp 3,2 Miliar. Dengan rincian 250 juta untuk korban meninggal dunia, Rp 210 juta untuk korban luka berat, Rp 115 juta untuk korban luka sedang dan Rp 75 juta untuk luka ringan.
“Kami menyerahkan 19 korban terorisme masa lalu. Korban terorisme sebelum adanya Undang Undang nomor 5 tahun 2018. Kebetulan di Jatim ada 19 orang yang belum diberikan kompensasi. Mulai peristiwa JW Mariot, bom 3 gereja, bom Polrestabes dan bom Bali 1. Tadi kesini karena tinggal di Jatim,” katanya.
Susilaningtyas mengatakan untuk pengajuan bantuan untuk korban bom teroris terdahlu kepada LPSK maksimal pada bulan Juni 2021. Sebab jika melakukan pengajuan melebihi batas waktu yang ditentukan karena sudah diatur dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2020, maka tidak bisa.
“Saya berharap kalau ada korban yang belum mengetahui dan mendapatkan bantuan yang terdiri dari bantuan medis bantuan psikologi bantuan psikososial ada kompensasi. Sebelum mereka mengajukan sebelum Juni. Kami akan membantu segera memfasilitas. Mereka bisa mengajukan dengan melampirkan surat penetapan bahwa mereka adalah korban dikeluarkan BNPT dan LPSK,” jelasnya.
Di tempat yang sama Khofifah mengucapkan terima kasih kepada LPSK bahwasanya telah memfasilitasi hak korban supaya bisa terpenuhi. Pemerintah Provinsi Jawa Timur siap membantu jika di antara membutuhkan layanan kesehatan masyarakat, misalnya ada kaitanya dengan dokter ortopedi dan tidak dipungut biaya apapun.
“Kami mengucapkan terima kasih bahwa LPSK ini terus mengawal bagaimana sebetulnya hak hak korban beserta keluarganya bisa terpenuhi. Pemprov akan memfasilitasi dengan gratis. Termasuk diantaranya membutuhkan layanan kesehatan karena kalau misalnya ada kaitan dengan dokter ortopedi untuk bisa operasi ulang karena prosesnya berkali kali kita akan membangun komunikasi dengan para korban,” Ujarnya.
Selain layanan kesehatan, Khofifah mengatakan bahwa Pemprov siap untuk membantu korban jika ingin melakukan penguatan di bidang ekonomi. Pemprov akan memberikan support dan terbuka serta membangun sinergi.
“Ayo bangun Indonesia dan Jatim yang guyub rukun dan damai saya rasa kata kuncinya adalah bagaimana membangun kerukunan dan kedamaian tetap bisa sinergikan, bangun dan kita ikhtiar bersama,” katanya.
Sementara itu korban bom Gereja Kristen Indonesia (GKI) Diponegoro Surabaya, Yesaya Bayang berterima kasih kepada LPSK yang telah membantu saya dalam menjalankan operasi. Sebab ketika mengajukan bantuan ke LPSK tidak sampai satu bulan sudah direspon dengan baik.
“Kami diberikan kesempatan untuk menerima apa yang menjadi hak kami. Kejadian yang kami alami secara manusia merasa terpukul mental kami, sebagai ayah jujur mengalami patah kaki kanan, hampir 6 bulan aktvitas terganggu. Merasa seperti bayi kembali harapan saya ke depan kejadian saperti ini tidak terulang di Indonesia hidup rukun dan damai. Saya juga bersyukur bahwa pemerintah mau membantu. Saya merasakan pelayanan negara buat saya, terutama masa pemulihan kondisi fisik. Setelah satu tahun korban bom GKI Diponergoro. Saya dizinkan untuk berobat di RS Siloam untuk operasi ulang tangan saya,” jelasnya. (Ard)
.jpg)
.jpg)
