
Blitar – Setelah lama menunggu kejelasan status Walikota Blitar definitive, akhirnya terjawab setelah Pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah memproses dan mengajukannya ke Menteri Dalam Negeri.
Informasi ini disampaikan langsung oleh Gubernur Khofifah Indar Parawansa dalam pidatonya, ketika meresmikan Masjid Ar-Rahman di Komplek Hariyanto Islamic Center di Jl. Ciliwung Kota Blitar, Rabu(25/12) sore kemarin.
Ketika mengawali sambutannya dan menyapa Forpimda Kota dan Kabupaten Blitar yang hadir, ketika menyebutkan nama Plt Walikota Blitar Santoso. Gubernur Khofifah langsung mengatakan jika sebentar lagi akan definitive menjadi Walikota Blitar, karena sudah menandatangani surat ke Mendagri. “Saya sudah menandatangani pak, makanya saya bisa mengatakan sebentar lagi definitive menjadi walikota,” tutur Gubernur Khofifah disambut tepuk tangan dan senyum Santoso yang duduk di urutan terdepan.
Disela-sela peninjauan Masjid Ar-Rahman yang dianggap replika Masjid Nabawi di Kota Blitar, Gubernur Khofifah mengatakan jika pihaknya sudah menyampaikan update mengenai status Plt Walikota Blitar dan Plt Bupati Mojokerto. “Saya sudah menandatangani surat kepada Mendagri, mengenai hal ini jadi sekarang sudah masuk ke Pak Mendagri,” jawab Gubernur Khofifah.
Selanjutnya dijelaskan Khofifah sudah masuk ke ranah Kemendagri, untuk memproses SK pengangkatan sebagai walikota definitive jelasnya.
Seperti diketahui sejak Walikota Blitar non aktif Samanhudi Anwar terjaring OTT KPK pada Juni 2018 silam, sempat terjadi kekosongan kekuasaan yang cukup lama sekitar 8 bulan. Karena terganjal proses hukum yang belum incraght atau mempunyai kekuatan hukum tetap. Hampir setahun, roda pemerintahan tidak bisa berjalan lancer, karena hanya dipimpin Wakil Walikota Blitar Santoso. Hingga akhirnya per 12 Pebruari 2019, turun SK Gubernur Jatim mengenai pengangkatan Wakil Walikota Blitar Santoso menjadi Plt Walikota Blitar.
Secara terpisah Plt Walikota Blitar Santoso ketika dikonfirmasi mengenai kabar diprosesnya SK Definitf pengangkatan dirinya sebagai walikota, mengatakan jika prosesnya masih panjang. “Setelah SK dari Mendagri turun ke Gubernur, selanjutnya akan diparipurnakan di DPRD,” kata Santoso.
Dengan ini apakah bearti peradilan kasus korupsi Walikota Blitar non aktif Samanhudi Anwar sudah incraght atau berkekuatan hukum tetap, Santoso menegaskan sudah namun belum menerima Salinan keputusan mengenai hukuman yang dijatuhkan Mahkamah Agung. “Saya belum menerima Salinan putusannya, tapi kepastiannya sudah incraght. Dengan info dari Bu Gubernur tadi, kita akan terus memantau prosesnya dan semoga segera selesai,” pungkasnya.(ais)