Surabaya - Dalam upaya pencegahan anak kerdil (Stunting), Pemerintah Kota Surabaya terus melakukan sosialisasi, salah satunya dengan menyelenggarakan kegiatan komitmen bersama percepatan pencegahan anak kerdil di Balai Pemuda, Rabu (18/12). Pasalnya, pada 2019 ini masih ada 15 ribu anak di Surabaya yang menderita stunting.
Acara ini dihadiri sekitar 1.200 peserta meliputi TimPercepatan Pencegahan Anak Kerdil (Stunting) Pusat dan Jatim, PerwakilanPerguruan Tinggi, Pimpinan rumah sakit, 900 kader, undangan, kepala puskesmas,serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Paguyuban Pos PAUD terpadu, sertaperwakilan Dampingan Program 1.000 HPK.
Walikota Surabaya Tri Rismaharini meminta kepada para undangan yang hadir agar bekerja keras mencegah anak stunting. Menurutnya, pencegahan stunting ini penting dilakukan karena mempengaruhi kecerdasan anak. “Biasanya, kalau gizinya kurang, kecerdasannya juga kurang. Bagaimana mungkin kita bisa bersaing kalau kecerdasan kurang,” ujar Risma.
Risma menambahkan, dampak anak stunting, tak hanyamempengaruhi kecerdasan anak, kepercayaan dirinya juga kurang. Untuk itu, iameminta semua organisasi pemerintah daerah, kader dan masyarakat harus bergerakbersama. “Kalau ada warganya yang hamil dipantau, dan saya harap puskesmasjemput bola, untuk mengawasi terus. Diingatkan untuk rutin periksa,” terangnya.
Ia juga mengingatkan para lurah agar memperhatikanpermakanan, terutama untuk warga kurang mampu. Bagi ibu hamil, ia meminta untukmendapatkan permakanan tambahan dari puskesmas. “Sebetulnya (pemberian makanan)kita sudah lakukan untuk Ibu hamil dan warga miskin,” tandasnya.
Di kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kesehatan KotaSurabaya, Febria Rahmanita mengungkapkan, bahwa jumlah anak di Kota Surabayadalam kondisi stunting di tahun 2019 ada sekitar 15 ribu. Jumlah tersebutmenurun, dibanding tahun 2018 yang mencapai 16 ribu anak.
“Penyebabnya itu kekurangan gizi kronis, kemudian disertaipenyakit lainnya. Pada saat masih bayi, bila ukuran kurang dari 47 centimeter,kita harus curiga, dan segera didampaingi agar tidak menjadi stunting,”katanya.
Febria mengatakan, untuk mencegah anak stunting dimulai dimasa 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Pasalnya, masa tersebut merupakan masa kritis, dimana anak balita membutuhkangizi dan perilaku hidup sehat lingkungan sekitar. Namun, sebelumnya bagi calonpengantin mendapatkan pendampingan dari puskesmas, hinggga mendapatkansertifikat layak nikah. “Tetapi terkadang untuk mendampingi ibu hamil, kadangdari suami menolak. Namun, kita terus berusaha,” lanjutnya.
Sejak tahun 2016, sekitar 60 persen ibu hamil mendapatkanpendampingan. Anak-anak yang lolos pendampingan mendapatkan sertifikasi lolos1.000 HPK. Bagi anak balita yang diindikasi stunting, pemerintah kota berupayamenggenjot pemberian vitamin, seperti Minyak Ikan untuk menunjang gizinya.“Mudah-mudahan jumlah (stunting) terus menurun,” harap Febria.
Pasca pelaksanaan komitmmen dan kampanye Percepatanpencegahan anak stunting di Balai Pemuda, Pemkot Surabaya akan melakukankampanye di tingkat kecamatan, sekaligus pembentukan Satgas Stunting. Satgas-satgasnantinya bertugas menghilangkan gizi buruk, kemudian mendampingi ibu hamil.“Jadi, programnya diantaranya ada 1.000 HPK, kelompok ASI, Pemberian MakananTambahan (PMT dan vitamin di PAUD,” jelasnya.
Perwakilan Tim Percepatan Pencegahan Stunting dariSekretariat Wakil Presiden (Setwapres), Saputera mengatakan bahwa Kota Surabayamerupakan salah satu kota prioritas dalam program percepatan pencegahanStunting. Program Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (Stunting) secara nasionaldilaksanakan di tahun 2018 – 2024. Di tahun 2020, sebanyak 260 kabupaten/kotayang menjadi prioritas nasional.
“Di 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) sangat penting asupangizi, kemudian kesehatannya. Jadi pemantauan mulai hamil, melahirkan sampaianak usai 2 tahun,” katanya.
Saputera menyampaikan, untuk penanganan stunting,kabupaten/kota mendapatkan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang nilainyasekitar Rp. 750 juta. Ia mengapresiasiprogram pemerintah kota dalam penanganan stunting, hingga pembentukan satgasstunting di lingkungan pemerintah kota. “Saya baru mendengar di kelurahan adaanggaran untuk penanganan stunting. Ini luar biasa. Saya pikir terobosan ini,belum ada di kabupaten kota lainnya,” pungkasnya. (ard)
.jpg)
.jpg)