JEMBER (Lenteratoday) - Sekretaris Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Pemkab Jember mengakui dan meminta maaf atas kegagalannya dalam melakukan pencegahan pandemi Covid -19 di Jember. Hal itu disampaikan saat Rapat Dengar Pendapat di Komisi DPRD Jember Kamis (12/11/2020).
”Mohon maaf kami gagal menangani Covid-19, tapi tidak hanya di Jember, di kota lain juga ada kenaikan jumlah pasien terkonfirmasi positif,” kata Sekretaris Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Pemkab Jember, Satuki.
Satuki yang juga menjabat sebagai Plt Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemkab Jember ini menambahkan, terkait anggaran penanganan Covid-19 sebanyak Rp 479 miliar, juga diakuinya belum terserap secara maksimal.
BPBD dan Satgas yang mengelola anggaran sebanyak Rp 401 miliar, saat ini baru terserap sebanyak Rp 125,7 miliar.
“Jumlah yang keluar dari kas keseluruhan itu sebanyak Rp 125,7 miliar, itu untuk bayar-bayar kebutuhan, ya honor, bansos dan kegiatan-kegiatan,” terangnya. Saat ini menurut Satuki, pihak Ketua Satgas Covid Plt Bupati Jember meminta Satgas selektif dalam memberikan bantuan sosial hingga melakukan kegiatan. ”Sesuai perintah ketua harus selektif tidak hanya pemberian bantuan sosial tapi juga selektif memilih kegiatan,” ujarnya.
Hingga kini data Satgas Covid Pemkab Jember menunjukkan, total positif 1.480 kasus, kasus positif baru 19 orang, masih dirawat 142 orang, pasien sembuh baru 7 orang, total pasien sembuh 1.279 orang. Sedangkan total meninggal dunia 59 orang dan kasus suspek baru 15 orang.
Sementara Komisi D DPRD Jember terus mengkritisi kinerja Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Jember dan menilai Kinerja Satgas Covid-19 terburuk padahal anggaran yang dikelola sangat besar yakni Rp 479 miliar.
Terbukti saat ini menurut Anggota Komisi D DPRD Jember Nurhasan, masyarakat seolah menganggap pandemi Covid-19 sudah tidak ada dan akhirnya tidak ada disiplin menerapkan protokol kesehatan. “Tidak ada sosialisasi kepada masyarakat dari satuan tugas. Padahal anggarane gede gawe opo?,” kata Nurhasan.
“Anggaran hampir setengah triliun buat apa?. Minggu ini ada lonjakan luar biasa jumlah warga yang terkonfirmasi positif,” sambungnya. Lonjakan jumlah pasien terkonfirmasi positif akibat kegagalan sosialisasi protokol kesehatan.
“Sosialisasi gagal total. Tidak ada sinergi dengan tokoh lokal, seperti ulama dan kiai,” ujarnya. Nurhasan juga memberikan contoh saat ini sudah sedikit yang masjid atau tempat ibadah yang disiplin menerapkan protokol kesehatan 3M, antara lain mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak.
Nurhasan berani bertaruh saat ini tempat ibadah yang menerapkan prokes kurang dari 10%. "Kalau ada 10 % masjid terapkan sosial distancing saya berani taruhan Rp 10 juta wis,” katanya dengan nada kesal. (mok)
.jpg)
.jpg)