Blitar - Anggaran pada Dinas Kominfo Kabupaten Blitar yang nilainya mencapai miliaran untuk tahun 2019 ini, disoal kalangan DPRD Kabupaten Blitar terkait output atau hasil dan manfaatnya untuk masyarakat.
Seperti disampaikan anggota Komisi III DPRD Kabupaten Blitar, Budiono pihaknya mempertanyakan anggaran pada Kominfo yang nilainya miliaran seperti publikasi dan pembentukan command center, pemanfaatannya atau outputnya untuk apa. "Harus jelas, jangan hanya membuat program atau kegiatan yang tidak berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik," ujar Budi.
Dijelaskan politisi PDIP jika salah satu prinsip dasar penggunaan anggaran adalah nilai manfaatnya untuk masyarakat, terutama dalam hal peningkatan pelayanan publik. Misalnya program pemerintah, seperti administrasi kependudukan, perijinan, pendidikan dan kesehatan. "Kominfo seharusnya bersinergi dengan pihak terkait, agar program pelayanan masyarakat itu semakin dekat dan mudah diakses serta langsung dirasakan manfaatnya," jelasnya.
Seperti tahun 2019 ini, Budi juga menilai keberadaan command center di Kominfo yang dibuat dengan anggaran cukup besar, apakah ada manfaatnya bagi masyarakat langsung. "Command center seharusnya terkait langsung dengan layanan publik, seperti kesehatan, penanganan bencana, pendidikan dan perijinan. Sesuai dengan prioritas layanan yang memang dibutuhkan," tegasnya.
Hal senada juga disampaikan anggota Komisi A DPRD Kabupaten Blitar Wasis Kunto Atmojo dari sisi pemerintahan, fungsi Kominfo seharusnya lebih pada regulator mengatur komunikasi dan informasi pada pemerintah daerah. "Bukan mengambil alih fungsi media, dengan membuat program yang itu seharusnya dilakukan oleh lembaga jurnalistik," ungkap Wasis.
Seharusnya lebih pada sosialisasi program pemerintah, dalam rangka pembangunan daerahnya. Termasuk peningkatan pelayanan publik, sehingga masyarakat bisa merasakan manfaaf dari anggaran yang cukup besar itu imbuh politisi Gerindra ini.
Secara terpisah Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Blitar, Eko Susanto ketika dikonfirmasi mengenai ini mengakui jika pada 2019 ini anggaran publikasi memang sebesar Rp 1,7 miliar. "Bisa dicek anggaran itu memang ada dalam APBD, tidak ada yang kami tutup-tutupi," jawab Eko.
Mengenai pemanfaatan anggaran, termasuk diantaranya keberadaan command center di Kominfo. Eko mengaku banyak manfaatnya, baik langsung maupun tidal langsung untuk masyatakat. "Silahkan melihat langsung, bahkan beberapa media sudah kami undang diantaranya media sosial, youtuber, lintas komunitas, info cegatan blitar, kampus dll," terangnya.
Disinggung manfaat langsung yang dirasakan masyarakat dari sisi mana, Eko menjelaskan kalau program ini multi fungsi. "Disamping pemantauan internal pemkab, tahun ini ada layanan pengaduan 112 seperti 911, monitoring media, harga pasar dan lainnya," pungkasnya. (ais)
.jpg)
.jpg)
