Blitar - Meskipun Pemkab Blitar telah menganggarkan Rp 12miliar dalam APBD 2020 untuk mengcover 60.000 keluarga tidak mampu PenerimaBantuan Iuran (PBI) BPJS, namun anggaran tersebut hanya mampu bertahan selama 6bulan saja. Kondisi ini terjadi jika rencana kenaikan premi BPJS hampir 100persen untuk kelas 3, yang kini sebesar Rp 25.500 menjadi Rp 40.500 per bulan.
Hal ini disampaikan Kabid Pelayanan Kesehatan DinkesKabupaten Blitar, dr Christine Indrawati. Dia mengatakan, untuk tahun 2020pihaknya sudah menganggarkan Rp 12 miliar guna membayar 60.000 premi BPJS wargatidak mampu Penerima Bantuan Iuran (PBI). "Nilai ini ditetapkan denganasumsi, besarnya premi sama seperti tahun ini untuk satu tahun," ujarChristine pada wartawan.
Dijelaskannya anggaran Rp 12 miliar untuk PBI itu bersumberdari Dana Alokasi Umum (DAU) & Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT).Jika premi BPJS tahun depan ada kenaikan sesuai informasi kenaikannya mencapaihampir 100 persen, otomatis anggaran yang disiapkan itu hanya mampu mencukupiuntuk sekitar 6 bulan saja. "Selanjutnya akan diupayakan penambahanmelalui usulan APBD Perubahan tahun 2020," jelasnya.
Padahal jumlah PBI tahun 2020 mendatang diperkirakan akanbertambah sekitar 8.000 orang, jika pada tahun 2019 ini sebanyak 52.000 orangnaik menjadi 60.000 orang.
Sementara itu Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar, SugengSuroso ketika ditanya mengenai kondisi ini membenarkan jika usulan Dinkesmemang tetap seperti tahun ini nilainya Rp 12 miliar. "Karena rencanakenaikan itu belum pasti untuk seluruhnya, atau tidak untuk warga tidak mampuyang masuk PBI," tutur Sugeng.
Jika memang benar kenaikan untuk keseluruhan, Sugengmemastikan akan membahasnya bersama Dinkes mengenai solusinya. "Kalausesuai mekanisme anggaran memang melalui APBD Perubahan, diusulkan oleh dinaskemudian dibahas sesuai dengan ketersedian anggaran yang ada," pungkaspolitisi PDIP ini. (ais)
.jpg)
.jpg)
