GRESIK - Sekarang telah memasuki pertengahan semester II tahun 2020. Untuk itu, Komisi III DPRD Kabupaten Gresik mengingatkan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) beserta rekanan untuk menuntaskan proyek atau pekerjaan sesuai dengan jadwal.
"Proyek fisik yang telah diprogramkan di DPUTR harus tuntas on schedule," kata Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Gresik, Asroin Widiyana, baru-baru ini.
Ia menambahkan bahwa, DPUTR mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 500 miliar pada APBD 2020. Anggaran tersebut, digunakan untuk mengerjakan sejumlah kegiatan fisik (proyek) mulai jalan, saluran air, dan sejumlah proyek lain.
Namun, dalam perjalanannya, anggaran tersebut batal digunakan semua untuk kegiatan fisik di DPUTR. Sebab, wabah pandemi Covid-19 mengharuskan sejumlah anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dialihkan (refocusing) untuk menopang penanganan dampak pandemi Covid-19.
"Dari total anggaran Rp 500 miliar di DPUTR itu terkena recofusing 50 persen, sehingga tinggal Rp 250 miliar. Anggaran yang ada itu saat ini digunakan untuk melaksanakan kegiatan fisik," tutur Anggota Fraksi Golkar ini.
Asroin mengatakan, recofusing anggaran di DPUTR itu berdampak pada sejumlah kegiatan yang telah diprogramkan dibatalkan dan reschedule. Proyek bernilai miliaran rupiah yang telah dilakukan lelang dan sudah ada pemenangnya, terpaksa dibatalkan.
"Lantaran anggaran tak cukup, akhirnya proyek tak jadi dikerjakan tahun ini, meski sudah ada pemenang lelang," terangnya.
Saat ini, lanjut Asroin, proses pekerjaan proyek di lingkup DPUTR sudah berjalan 47 persen. Ia mencontohkan, proyek pengerjaan Jalan Sekapuk-Gosari Kacamatan Ujungpangkah. Kemudian, proyek pengerjaan underpass Randuagung di Jalan Dr. Wahidin SH Kecamatan Kebomas.
Proyek-proyek itu sesuai nilai kontrak menyedot APBD 2020 sebesar Rp 4,2 miliar. "Proyek sudah berjalan 47 persen. Insya Allah on the track, on schedule," urainya.
Asroin menambahkan, DPRD selama ini selalu mendorong OPD, termasuk DPUTR untuk melaksanakan pekerjaan proyek lebih awal. "Sehingga, penuntasan proyek lebih banyak waktu dan tidak molor di akhir tahun. Makanya, kami mendorong pemda agar proyek fisik bisa dilakukan pengerjaan di awal tahun," jelasnya.
Untuk mendukung program itu, DPRD Gresik telah memberikan pola anggaran perencanaan di tahun sebelumnya. "Sebagai contoh, proyek fisik yang dikerjakan di tahun 2020, maka pada APBD-Perubahan 2019 sudah dianggarkan perencanaan dan perencanaan dilakukan. Sehingga, pada awal APBD tahun 2020 berjalan proyek tersebut sudah bisa dilakukan lelang. Alhamdulillah saat ini sudah berjalan," kata Asroin.
Sementara Wakil Ketua DPRD Gresik, Ahmad Nurhamim menambahkan, pimpinan DPRD dan Alat Kelengkapan DPRD (AKD) intens mengundang sejumlah OPD untuk memaparkan program yang dicanangkan. "Sehingga, kami bisa tahu progressnya. Jika diketemukan kendala, DPRD bisa membantu mencarikan solusinya," pungkas Ketua DPD Golkar Gresik. (adv/sep/dik)
.jpg)
.jpg)
