Surabaya - Anggota DPRD Kota Surabaya, Arif Fathoni mengkritisi banyaknya jabatan Plt ada di Pemkot Surabaya. Menurutnya jika banyak Plt yang menjabat pada periode ini menunjukan ada yang salah dalam proses kepemimpinan Walikota Surabaya.
“Proses kepemimpinan Walikota Surabaya ini juga pernah kami kritik dalam pembahasan APBD tahun 2020 yang dibahas tahun 2019 agar yang Plt itu didefinitifkan,” ujarnya, Senin (5/10/2020).
Fathoni berpendapat bahwa perlu didefinitifkan agar yang bersangkutan bisa menjalankan peran Plt secara maksimal. “Yang kedua menunjukan bahwa proses reward and panisment di Pemkot Surabaya itu tidak berjalan maksimal, alasanya walikota menunjuk plt dan tidak segera mendefinitifkan karena mencari orang baik itu susah,” jelasnya.
Padahal menurut Fathoni banyak pejabat yang secara eselon layak menjadi kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Mestinya tugas Walikota menciptakan sistem bagaimana agar pejabat ditunjuk tidak berlaku serong.
“Jadi walikota secara sistem tidak mampu melakukan ritme kerja yang membuat orang tidak bisa berlaku lurus,” pungkasnya.
Terkait aturan yang ada di Perda, Fathoni mengatakan sudah cukup jelas. Tinggal bagaimana menjalankan proses kepemimpinannya.
Perlu diketahui, beberapa Dinas yang diisi oleh jabatan Plt, antara lain Dinas Rumah Potong Hewan, PDAM Surya Sembaya, PD Pasar Surya, DP5A, dan Bappeko. (adv/ard)
.jpg)
.jpg)
