Surabaya - Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Jawa Timur (Jatim) menjain kerjasama dengan Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) Kementerian Sosial (Kemensos) RI Yogyakarta. Kerjasama ini didasari atas upaya untuk peningkatan pelayanan kesejahteraan rakyat.
Kadinsos Prov. Jatim Dr Alwi mengatakan pemberian layanan untuk peningkatan Kesejahteraan sosial salah satunya adalah menurunkan angka kemiskinan yang cukup tinggi di Jawa Timur. "Salah satu usaha untuk bisa mewujudkan menurunkan angka kemiskinan adalah ya kita melakukan upaya peningkatan kesejahteraan-kesejahteraan itu," terangnya, Senin (21/9/2020).
Ia menambahkan, sejatinya program-program dari Kemensos itu banyak. Tetapi, kata dia, diantara progam tersebut diharapkan bisa memberikan kontribusi nyata bagi penurunan angka kemiskinan. Menurutnya hal itu juga menjadi salah satu upaya yang mendasari Dinsos Jatim untuk melakukan kerjasama dengan B2P3KS Kemensos RI Yogyakarta.
"B2P3KS ini bisa menjadi pengingat dan tolok ukur bagi kami untuk mengetahui apa yang kita lakukan itu sudah benar-benar memberikan dampak positif bagi upaya penurunan. Kalau belum gimana? Ini yang salah kan gitu ya dengan penelitian ini nanti akan bisa menjawab tantangan Ibu Gubernur kepada kami untuk melakukan yang terbaik," pungkasnya.
Berdasarkan data BPS Jatim saat ini, angka kemiskinan meningkat pada periode September 2019-Maret 2020. Kenaikan angka kemiskinan salah satunya dipicu pandemi COVID-19 yang terjadi dalam kurun beberapa bulan terakhir.
Selama periode September 2019-Maret 2020, prosentase penduduk miskin Jawa Timur mengalami kenaikan sebesar 0,89 %, yaitu dari 10,20 % pada September 2019 menjadi 11,09 % pada Maret 2020. BPS mencatat jumlah penduduk miskin di Jatim mencapai sekitar 4,41 juta jiwa, bertambah sebesar 363,1 ribu jiwa dibandingkan dengan kondisi September 2019 yang tercatat 4,05 juta jiwa.
Sementara itu Kepala B2P3KS Kemensos RI Yogyakarta, Dr. Oetami Dewi mengatakan denhan adanya kerjasama ini, pihaknya bisa memantau dan berkontribusi sejauh mana kerja Dinsos Jatim untuk mengimplementasikan program-program susunan oleh Kementerian Sosial.
"Kita tahu bahwa begitu banyak Bansos yang dikucurkan. Tetapi apakah itu membawa impor terhadap rakyat kita? Kita tahu bahwa kerja di dinas sosial beserta jajarannya banyak di provinsi atau kabupaten kota itu sudah luar biasa tetapi jika tidak ditulis atau tidak diteliti maka itu akan sia-sia," jelasnya.
Berlandaskan riset dan data akhirnya Kemensos melalui pihaknya terjun ke Jawa Timur. Dirinya menyadari bahwa program-program dari Kementerian Sosial itu banyak yang dimodifikasi oleh berbagai pemerintahan daerah. Menurutnya hal itu lumrah, karena tentunya untuk mendukung percepatan program-program pusat dan disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing.
"Ibu gubernur yang sangat konsen dengan penanggulangan kemiskinan karena kita tahu beliau upaya dan efeknya luar biasa dan ini didukung oleh jajarannya. Maka Kementerian Sosial pun akan mendukung semua program-program bantuan yang ada di Dinas Sosial provinsi dan kabupaten kota. Jadi kami masuk ke kabupaten kota kami juga harus izin ke Kabupaten ke provinsi. Artinya dengan adanya kerja sama ini pintu sudah terbuka dan kita sangat membuka wacana untuk berdiskusi program-program apa saja yang perlu di intervensi," tutupnya. (Sur)
.jpg)
.jpg)
