Surabaya - Pedangang IT dan UMKM yang berada di Hi Tech Mall Surabaya berbondong-bondong wadul ke DPRD Surabaya terkait minimnya fasilitas yang ada di Hi Tech Mall Surabaya.
Rudi Abdullah, Ketua Paguyuban Pedagang ITE dan UMKM Hi Tech Mall mengatakan tujuan datang ke dewan adalah mengadu terkait tidak adanya fasilitas dikarenakan tidak ada pengelola Hi Tec Mall.
“Jadi pada intinya kami minta terkait dengan fasilitas seperti eskalatornya mati, lift barang tidak berfungsi, tidak ada mesin ATM, Wifi juga tidak berfungsi,” ujarnya saat melakukan hearing dengan komisi B, Rabu (16/9/2020).
Terkait harga sewa stand, Rudi meminta agar tim apresial mengkaji kembali besaran sewa yang dikenakan. Agar pedagang tidak merasa keberatan.
“Kita masih mengkaji ulang Pemkot dengan tim apresial minta koordinasi untuk bisa menentukan satu persatu toko antara UMKM dan pedagang komputer. Kita berharap minta kepada tim apresial transaparan ayok terbuka sama pedagang,” jelasnya.
Menanggapi itu, Kabid Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah (DPBT) Pemkot Surabaya Taufik siswanto mengaku ada service cas hanya untuk sewa stan dan murah menurut dari KJPP
“Kami hanya hitung sewa stan saja tidak menghitung listrik dan air,” ujar Taufik. saat hearing
Ia kembali mengaku ada tarikan sewa agar ada ikatan hukum di sana dan pihaknya dapat masukan dari pihak penyewa
“Otomatis, Pemerintah Kota akan membenahi dan memperbaiki yang ada di sana,” terang Taufik di hadapan komisi B dan pedagang
Sementara itu, Ketua Komisi B DPRR Surabaya, Luthiyah mengatakan keluhan pedagang bukan hanya fasilitas tapi juga tagihan sewa stan.
“Maksud kita fasilitas (Hi Tech Mall) ini dikelola oleh siapa,” kata Luthiyah.
Menurut anggota Fraksi Gerindra ini, kalau dikelola pemkot dipersilahkan tapi harus cepat, kalau dikelola sendiri pedagang silakan juga tapi harus jelas
“Saya kira ini masa sulit berikan mereka keringanan begitu,” tutur Luthiyah. (ard)
.jpg)
.jpg)
