Putus Mata Rantai Covid, DPRD DKI Diminta Stop Kunker hingga Akhir 2020

Jakarta – Keputusan Gubernur DKI Jakarta melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ketat harus dibarengi dengan upaya pemutusan mata rantai Covid-19 dari semua pihak. DPRD DKI Jakarta misalnya, diminta untuk membatalkan semua kunjungan kerja (kunker) hingga akhir 2020.

Hal tersebut diungkapkan DPD Partai Hanura DKI Jakarta.Usulan itu juga disampaikan karena beberapa anggota DPRD juga terpapar virustersebut. Ketua DPD Partai Hanura DKI Jakarta Mohamad Ongen Sangaji mengatakan,pembatalan kunker dilakukan untuk mencegah penyebaran Covid-19 di kalangananggota dewan maupun orang lain, serutama setelah mereka berkegiatan di luardaerah di Indonesia.

“Meski jadwal kunker sudah ditetapkan dalam rapat BadanMusyarawah (Bamus) DPRD DKI, tapi masih sangat bisa dibatalkan hingga akhirtahun ini,” kata Ongen dalam keterangan yang diterima pada Selasa (15/9).

Ongen mengatakan, 106 anggota dewan harusnya bekerja samadengan masyarakat untuk mencegah penularan virus. Salah satu caranya adalahmeniadakan kunker ke daerah agar virus tidak terus menyebar. Kalau mereka kukuhingin kunker, anggota legislator tersebut dinilai tidak memiliki hati nurani.

“Warga Jakarta dilarang keluar, tetapi dewannya asyik kunkermenggunakan APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah),” ujar dia.

Anggota DPRD, kata dia, memiliki tanggung jawab terhadapwarga Ibu Kota. Karena itu, persoalan Covid-19 sepenuhnya jangan dilimpahkankepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan atau jajaran eksekutif saja.“Hentikan kunkerlah, dan saya rasa pimpinan DPRD DKI miliki nurani agarbatalkan sementara kunker sampai akhir 2020,” ujar Ogen.

Ongen juga mengingatkan, total pasien Covid-19 di Jakartatelah mencapai 53.761 orang sampai 13 September 2020. Dari angka itu, 12.174pasien positif masih dirawat atau isolasi, 1.404 meninggal, dan 40.183 orangdinyatakan sembuh. Angka itu akan terus bertambah, bahkan diprediksi meningkattajam bila warga tidak mematuhi ketentuan pemerintah untuk kurangi aktivitas diluar rumah. “Lebih baik, anggaran kunker direalokasi untuk penanganan Covid-19di Jakarta daripada untuk kunker hanya bebani keuangan Pemprov DKI dan mubazirjuga,” kata Ogen. (ist)