Perkuat Kemandirian Fiskal, DPRD Minta Pemkot Batasi Belanja Pegawai Maksimal 30 Persen

PALANGKA RAYA (Lentera) - Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Subandi,  meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Palangka Raya  untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah dalam menghadapi ketentuan batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen dari total belanja APBD.

Subandi mengatakan penguatan kemandirian fiskal menjadi langkah penting agar pemerintah daerah mampu menjaga keseimbangan anggaran sekaligus memenuhi kebutuhan belanja pembangunan dan pelayanan publik. "Pemkot perlu mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) agar tidak terus bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat," papar Subandi, Jumat (16/10/2026).

Ia berpendapat, upaya tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan kepatuhan pajak dan retribusi, perbaikan tata kelola pendapatan, serta penggalian potensi ekonomi daerah.

Subandi menekankan, ketentuan batas belanja pegawai maksimal 30 persen dari total belanja APBD, menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah, terutama dalam menata komposisi anggaran tanpa mengabaikan hak pegawai dan kebutuhan pelayanan masyarakat.

"Pemkot perlu melakukan perencanaan anggaran secara cermat dengan memperhatikan proporsi belanja pegawai, belanja pembangunan, dan belanja pelayanan publik," ucapnya.

Subandi menambahkan, penguatan PAD juga perlu diiringi evaluasi terhadap sumber-sumber pendapatan yang belum optimal. Dengan pengelolaan yang lebih efektif, ruang fiskal daerah diharapkan semakin kuat untuk mendukung program prioritas pembangunan.

Di satu sisi, upaya penyesuaian belanja pegawai perlu dilakukan secara terukur agar tidak menggangu pelayanan dasar kepada masyarakat.

Ia menegaskan, dengan memperkuat kemandirian fiskal dan menata komposisi belanja secara bertahap, Pemkot Palangka Raya diharapkan mampu menghadapi ketentuan batas belanja pegawai sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan daerah.

'"Sementara DPRD berperan dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan anggaran, sehingga pengelolaan keuangan daerah berjalan transparan, efektif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat," pungkasnya. (*)

Reporter : Novita
Editor: Lutfiyu Handi