15 September 2026

Get In Touch

Fraksi PKB DPRD Jatim Tekankan Perlindungan Pengemudi dalam Raperda Transportasi

Juru Bicara Fraksi PKB DPRD Jatim, Laili Abidah
Juru Bicara Fraksi PKB DPRD Jatim, Laili Abidah

SURABAYA (Lentera) – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Jawa Timur menekankan pentingnya perlindungan pengemudi, dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Jasa Transportasi Berbasis Aplikasi. 

Perlindungan tersebut tidak boleh berkurang, meski terdapat penyesuaian kewenangan dalam pengaturan biaya jasa sepeda motor. Penegasan itu disampaikan Juru Bicara Fraksi PKB DPRD Jatim, Laili Abidah dalam Rapat Paripurna DPRD Jatim, Kamis (10/09/2026).

Laili mengatakan, Fraksi PKB mengapresiasi koreksi Gubernur terkait kewenangan penetapan biaya jasa sepeda motor. Namun, penyesuaian kewenangan tersebut harus tetap diikuti fungsi pembinaan dan pengawasan pemerintah provinsi terhadap kepatuhan perusahaan aplikasi.

"Fraksi PKB meminta agar Raperda tetap mengatur secara kuat fungsi pembinaan dan pengawasan oleh Gubernur atas kepatuhan penyelenggara terhadap pedoman biaya jasa yang ditetapkan Menteri, disertai mekanisme evaluasi tarif secara berkala yang melibatkan unsur pengemudi, agar keterbukaan komponen pembentuk tarif tetap terjaga," ungkap Laili.

PKB juga meminta, adanya pembedaan antara pelanggaran yang bersifat sistemik di tingkat perusahaan aplikasi dengan pelanggaran individual pengemudi. Tujuannya, agar pengemudi tidak menjadi pihak yang paling mudah dikenai sanksi.

"Perlu ada pembedaan yang jelas antara pelanggaran yang bersifat sistemik di tingkat perusahaan aplikasi dengan pelanggaran individual pengemudi, agar pengemudi sebagai pihak dengan posisi tawar paling lemah tidak menjadi pihak yang paling mudah dikenai sanksi," tegasnya.

Selain itu, Fraksi PKB memasukkan sejumlah catatan untuk pembahasan lanjutan, mulai dari perluasan akses jaminan sosial ketenagakerjaan dan kesehatan bagi pengemudi, keterbukaan komponen tarif dan potongan biaya aplikasi, hingga tata kelola serta audit data perusahaan aplikasi. 

“Fraksi PKB berpandangan Pendapat Gubernur pada dasarnya memperkuat dan melengkapi rancangan yang telah disusun Bapemperd,” pungkasnya.

 

Reporter: Pradhita/Editor: Ais

Share:

Post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Lentera.co.
Lentera.co.