Surabaya - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menyampaikan bahwa sejak tahun 2014 - 2019 Pemprov Jatim berhasil memperoleh predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) A. Salah satu indikator untuk mendapatkan predikat tersebut adalah kenaikan capaian di 11 Indikator Kinerja Utama (IKU).
Khofifah menandaskan bahwa, keberhasilan di sebelas IKU tersebut bisa dilihat dari kenaikan pertumbuhan ekonomi, indeks theil, indeks gini, prosentase penduduk miskin, indeks pembangunan gender, indeks pembangunan manusia, Presentasi Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Reformasi Birokrasi, indeks kesalehan sosial, indeks kualitas lingkungan hidup dan indeks resiko bencana.
"Allhamdulillah, pertumbuhan ekonomi kita diatas rata rata nasional, indeks gini dibawah rata rata nasional, prosentase penduduk miskin capaiannya terpenuhi bahkan justru melampaui dari target yang telah ditetapkan dari target RPJMD 10.84 - 10.42 dapat terealisasi 10.2 persen di tahun 2019," urainya di Gedung Negara Grahadi, Kamis (10/9/2020).
Khusus Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Khofifah akan berkoordinasi lebih detail dengan BPS bahwa penyumbang TPT terbesar berasal dari SMK. Saat ini lulusan SMK banyak yang menerima layanan pekerjaan berbasis online dan tidak berada dalam sebuah perusahaan tertentu. Mereka bisa menerima order secara mandiri.
"Jadi mereka yang berada disektor sambungan listrik, atau perbengkelan mereka lebih senang mendapatkanorder secara mandiri atau individu. Ini yang sedang kami koordinasikan denganBPS bahwa mereka ini sesungguhnya bukan menganggur melainkan sudah melakukanpekerjaan secara individual door to door. Saya yakin format kedepan akansemakin banyak online sistem seperti ini," contohnya.
Khofifah juga menyadari bahwa IPM di Jatim harus terus didorong peningkatannya. Salah satu langkah yang akan didorong adalah peningkatan kualitas pendidikan. Di Jatim terdapat 8 ribu lebih pondok pesantren. Sebagian diantaranya melaksanakan proses pembelajaran dengan sistem salaf yakni tidak mengikuti pembelajaran dengan kurikulum secara klasikal seperti disekolah umum.
Kondisi tersebut antara lain Pemprov Jatim berkordinasi dan kirim suratke Kemendikbud agar pendidikan di Ponpes Salaf bisa mengikuti Kejar Paket A,Batau C dengan waktu tertentu untuk mendapatkan ijazah sesuai levelnya. Itu yangmenjadikan IPM kita berada diurutan yang belum signifikan.
"Allahmdulillah IPM di Jatimmengalami kenaikan. Tetapi kami harus terus tingkatkan. Kami terusmendisukusikan bersama BPS agar bisa merevisi terhadap indikator indikatorcapaian yang ada khusus bagi pesantren salaf," tegasnya.
Ketua Tim Evaluator Kemenpan RB, Agus Uji Hantara mengatakan, setiap tahun setiap Pemerintah Daerah diminta untuk melaporkan perkembangan reformasi birokrasi di wilayahnya masing masing serta akuntabilitas kinerja. "Setiap tahun kami meminta untuk diukur setiap capaian kinerja sehingga dapat mengukur capaian RPJMN," ungkapnya.
Hari ini kita mendengarkan progres di Jatim untuk memaparkan akuntabilitas di level setiap OPD. Tentang perkembangan akuntabilitas dan implementasi reformasi birokrasi. Kami ingin mendengar capaian apa saja yang sudah di hasilkan pada tahun 2020. (ufi).
.jpg)
.jpg)
