SURABAYA (Lentera) - Komisi E DPRD Jawa Timur mengapresiasi Program Kemandirian Ekonomi Guru Tidak Tetap (GTT) Jawa Timur, Jumat (22/5/2026). Program tersebut dinilai menjadi langkah progresif dalam memperkuat kesejahteraan dan kemandirian ekonomi guru tidak tetap (GTT).
"Program ini patut diapresiasi karena tidak hanya melihat guru sebagai tenaga pengajar, tetapi juga sebagai bagian dari masyarakat produktif yang perlu diperkuat kesejahteraan ekonominya. Pendekatan pemberdayaan seperti ini sangat penting agar guru memiliki daya tahan ekonomi yang lebih baik," ujar anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Suli Da’im.
Dinilainya, program tersebut juga menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap kondisi GTT yang selama ini menopang layanan pendidikan di Jawa Timur.
Wakil Ketua Fraksi PAN DPRD Jatim itu menilai penguatan ekonomi guru menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Menurutnya, kesejahteraan guru berkaitan dengan stabilitas psikologis, semangat pengabdian, dan kualitas proses pembelajaran di sekolah.
"Guru adalah pilar utama pendidikan. Ketika kesejahteraan guru diperhatikan, maka kualitas pendidikan juga akan semakin baik. Karena itu, program pemberdayaan seperti ini perlu didorong agar berkelanjutan dan menjangkau lebih banyak guru di Jawa Timur," tambahnya.
Suli Da’im juga mengaitkan program tersebut dengan visi Presiden RI, Prabowo Subianto, yang menempatkan pembangunan sumber daya manusia dan penguatan pendidikan sebagai prioritas strategis menuju Indonesia Emas 2045.
"Visi Presiden Prabowo sangat jelas bahwa pembangunan bangsa harus dimulai dari penguatan manusia Indonesia. Dalam konteks itu, guru menjadi elemen utama yang harus diperhatikan, baik kualitas maupun kesejahteraannya. Program seperti ini sejalan dengan semangat pembangunan SDM unggul yang menjadi prioritas nasional," jelasnya.
Ia juga menilai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, selama ini menempatkan guru sebagai pusat transformasi pendidikan.
"Pak Abdul Mu’ti selalu menempatkan guru sebagai pusat transformasi pendidikan. Karena itu, penguatan kapasitas dan kemandirian ekonomi guru menjadi bagian penting agar guru dapat mengajar dengan lebih tenang, produktif, dan bermartabat," ujarnya.
Komisi E DPRD Jatim juga mendorong agar program pemberdayaan ekonomi guru dapat disinergikan dengan penguatan UMKM daerah, ekonomi kreatif berbasis sekolah, platform digital marketing, serta kolaborasi dengan perguruan tinggi maupun dunia usaha.
"Ke depan, guru tidak hanya menjadi pendidik di ruang kelas, tetapi juga dapat menjadi penggerak ekonomi kreatif dan pemberdayaan masyarakat berbasis pendidikan," pungkasnya.
Reporter: Pradhita/Editor: Santi
.jpg)
