Aliansi 36 Elemen Masyarakat Pembela Konstitusi di Surabaya, Gelar Aksi Kemanusian Tolak Penjajahan

SURABAYA (Lentera) – Sebanyak 36 elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Pembela Konstitusi menggelar aksi kemanusian, di depan Gedung Grahadi, Surabaya, Minggu (17/5/2026). 

Massa mendesak Pemerintah Republik Indonesia mengambil sikap tegas terhadap konflik global yang dinilai bertentangan dengan prinsip kemanusiaan dan amanat konstitusi. Dalam aksi tersebut, massa juga meminta pemerintah keluar dari Board of Peace (BOP) yang dinilai berpotensi memengaruhi arah politik luar negeri Indonesia.

Ketua aksi, Saleh Ismail Mukadar, menegaskan bahwa gerakan tersebut merupakan aksi kemanusiaan dan bukan gerakan yang didasarkan pada kepentingan sektarian.

“Ini bukan aksi agama, ini aksi kemanusiaan. Kami menolak segala bentuk penjajahan dan imperialisme yang masih berlangsung terhadap bangsa-bangsa merdeka,” ungkap Saleh di hadapan massa aksi.

Aliansi Pembela Konstitusi menilai Indonesia tidak boleh terseret dalam kepentingan blok kekuatan global tertentu. Massa meminta pemerintah tetap berpegang pada prinsip politik luar negeri bebas aktif dan non-blok sebagaimana amanat konstitusi.

“Indonesia tidak boleh tunduk pada kepentingan adidaya mana pun. Politik luar negeri harus kembali pada amanat konstitusi: bebas, aktif, dan anti-penjajahan,” lanjut Saleh.

Dalam aksi itu, massa juga menyoroti sejumlah konflik global yang dinilai berdampak terhadap kemanusiaan dan kedaulatan negara. Aliansi menyampaikan beberapa tuntutan, di antaranya penghentian kekerasan dan krisis kemanusiaan di Gaza, penolakan terhadap ekspansi militer dan permukiman ilegal di wilayah Palestina, serta dorongan agar Indonesia mengambil langkah diplomatik yang lebih berani di forum internasional.

Selain itu, massa menegaskan Indonesia harus tetap memainkan peran strategis dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa-bangsa tertindas.

Aliansi Pembela Konstitusi menilai, tekanan publik terhadap pemerintah terkait sikap atas dinamika global semakin menguat. Mereka menyebut, sikap pasif dapat melemahkan posisi Indonesia dalam perjuangan perdamaian dunia.

“Jika Indonesia diam, maka kita sedang mengkhianati sejarah perjuangan bangsa sendiri,” tegasnya.

Aksi ditutup dengan seruan kepada masyarakat untuk memperkuat solidaritas dan menjaga konsistensi politik luar negeri Indonesia.

“Hentikan penjajahan di atas dunia. Kembalikan Indonesia pada politik bebas aktif. Berdiri bersama rakyat tertindas,” seru massa aksi.

Reporter: Pradhita/Editor: Ais