MALANG (Lentera) - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang menyebut serapan produk pangan lokal untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih rendah, hingga kini hasil produksi kelompok tani, urban farming, peternak, dan pembudidaya ikan di Kota Malang belum banyak masuk ke dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
"Kami belum ada penukuran estimasi persentase penyerapannya. Tetapi kalau ditanya apakah menyentuh sekitar 50 persen yang sudah terserap ke SPPG, sepertinya belum. Belum sampai," ujar Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Dispangtan) Kota Malang, Slamet Husnan, Senin (11/5/2026).
Padahal, mengutip dari laman resmi Badan Gizi Nasional (BGN, Kepala BGN Dadan Hindayana, menyebut SPPG sebagai pusat aktivitas ekonomi baru di daerah.
Setiap unit SPPG mengelola anggaran sekitar Rp1 miliar per bulan, dengan sebagian besar dana tersebut digunakan untuk membeli bahan baku pangan dari masyarakat sekitar.
Dadan menjelaskan, sekitar 70 persen anggaran SPPG dialokasikan untuk pembelian bahan baku, yang 95 persen di antaranya merupakan produk pertanian, peternakan, dan perikanan lokal.
Dalam hal ini, Slamet mengakui penyerapan produk pangan lokal di Kota Malang masih menghadapi tantangan. Terutama terkait standar dan kriteria bahan pangan, yang ditetapkan oleh masing-masing dapur SPPG.
Namun pihaknya menegaskan, sejak awal pelaksanaan program MBG, Dispangtan telah bergerak aktif menjembatani para pelaku pertanian dengan pengelola dapur SPPG. Sosialisasi dilakukan kepada kelompok tani (poktan), kelompok urban farming, pembudidaya ikan, hingga peternak.
"Kami sudah melaksanakan sosialisasi ke kelompok-kelompok tani, kelompok urban farming, pembudidaya ikan, maupun peternakan agar hasil mereka bisa diserap oleh dapur SPPG," terang Slamet.
Meski demikian, tidak semua komoditas yang dihasilkan masyarakat dapat langsung masuk ke rantai pasok MBG. Setiap dapur SPPG memiliki spesifikasi dan persyaratan tersendiri terkait kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pasokan.
Slamet menyebutkan, sebagian besar hasil urban farming di Kota Malang berupa sayur-mayur. Beberapa kelompok bahkan telah mengembangkan konsep terpadu dengan budidaya ikan dalam ember atau budikdamber.
Tap, pengelola dapur SPPG saat ini umumnya telah memiliki pemasok ataupun mitra tetap. Kondisi itu membuat produk dari kelompok urban farming lokal harus bersaing untuk dapat menembus pasar MBG.
"Teman-teman SPPG juga sudah punya supplier sendiri-sendiri, tetapi tetap kami perkenalkan kepada mereka," katanya.
Saat ini, Kota Malang memiliki 115 kelompok urban farming yang tersebar di berbagai wilayah. Dispangtan berencana membentuk satu koordinator atau pengurus bersama untuk menghimpun produksi dari seluruh kelompok tersebut agar pasokan lebih terorganisir dan memiliki daya tawar lebih kuat.
"Urban farming ini nanti kami satukan agar punya satu koordinator atau ketua pengurus yang bisa menghimpun hasil dari beberapa kelompok," ungkap Slamet.
Reporter: Santi Wahyu/Editor: Ais
.jpg)
