SURABAYA (Lentera) -Fraksi Partai NasDem DPRD Jawa Timur mendesak restrukturisasi menyeluruh terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) non-keuangan agar lebih adaptif, produktif, dan mampu memberikan kontribusi optimal bagi perekonomian daerah.
Ketua Fraksi NasDem DPRD Jatim Mohammad Nasih Aschal menuturkan, masih terdapat berbagai persoalan mendasar dalam pengelolaan BUMD, mulai dari kinerja entitas usaha yang belum optimal, lemahnya peran holding sebagai pengendali portofolio bisnis, hingga belum jelasnya arah dan fokus usaha masing-masing BUMD.
“Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan BUMD masih perlu penguatan agar lebih selaras dengan prinsip tata kelola korporasi yang profesional, bukan sekadar pendekatan administratif,” ungkap Nasih, Jumat (08/06/2026).
Ia menilai penataan dan restrukturisasi yang terukur dan berkelanjutan menjadi langkah mendesak agar BUMD non-keuangan mampu berkembang lebih maksimal.
Selain itu, Fraksi NasDem juga menyoroti lemahnya sinergi antara BUMD, BLUD, dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sehingga masing-masing entitas berjalan sendiri tanpa arah kolaborasi yang jelas.
“Kondisi ini mencerminkan belum kuatnya peran pemerintah daerah sebagai pemegang saham dalam fungsi pengendalian,” tegasnya.
Menurut Fraksi NasDem, potensi besar BUMD untuk menciptakan multiplier effect ekonomi belum dimanfaatkan secara optimal. Karena itu, diperlukan kebijakan konkret, terukur, dan mengikat untuk memperkuat sinergi antar lembaga.
Fraksi NasDem juga menyoroti belum adanya grand design pengelolaan BUMD. Kondisi tersebut dinilai membuat kebijakan seperti penyertaan modal, pembentukan entitas baru, hingga pengembangan usaha berpotensi tidak tepat sasaran.
“BUMD juga belum sepenuhnya diposisikan sebagai bagian integral dari strategi pembangunan ekonomi daerah, terlihat dari belum optimalnya pemanfaatan produk dan jasanya oleh perangkat daerah sendiri,” terangnya.
Fraksi NasDem mendorong penerapan kontrak kinerja bagi direksi dan komisaris disertai indikator yang jelas dan evaluasi berkala.
Selain itu, penataan aset BUMD berbasis klasifikasi dan target monetisasi yang terukur juga dinilai penting agar mampu memberikan nilai tambah ekonomi.
“Penyusunan grand design BUMD dalam jangka menengah menjadi kebutuhan mendesak agar seluruh kebijakan memiliki arah yang jelas, terukur, dan berorientasi hasil,” pungkasnya.
Reporter: Pradhita|Editor: Arifin BH
.jpg)
