MADIUN (Lentera) – Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 diwarnai kritik dari Sarikat Buruh Madiun Raya (SBMR), dalam aksi di Alun-alun Kota Madiun, Jumat (1/5/2026), mereka menilai perayaan di kawasan Monumen Nasional (Monas) telah bergeser dari semangat perjuangan buruh.
Ketua SBMR, Aris Budiono menegaskan May Day bukan sekadar agenda tahunan, melainkan momentum menyuarakan ketimpangan yang masih dialami buruh.
“May Day itu bukan panggung hiburan. Ini ruang perjuangan. Kalau hanya seremoni, buruh kehilangan alat tekan,” kata Aris.
Ia menambahkan, persoalan buruh saat ini bukan hal baru, namun belum pernah ditangani secara tuntas.
“Upah masih timpang, ijazah masih ditahan, dan banyak buruh tidak berani bicara. Ini masalah nyata, bukan narasi,” ujarnya.
Di Madiun, kondisi itu ikut terasa. Massa aksi menyoroti ketimpangan upah hingga praktik penahanan ijazah oleh perusahaan yang disebut masih marak, meski jarang terungkap.
Menurut Aris, fenomena tersebut seperti gunung es yang muncul di permukaan hanya sebagian kecil, dari kenyataan di lapangan.
“Yang lapor sedikit, tapi yang mengalami banyak. Karena takut, karena posisi tawar lemah,” ucapnya.
Tak berhenti pada kritik, SBMR juga membawa agenda yang mereka sebut Sepuluh Tuntutan Rakyat (Sepultura) sebagai arah perjuangan.
Mereka menuntut penghapusan diskriminasi dan disparitas upah, pembangunan sistem ketenagakerjaan yang adil, inklusif, dan bermartabat, serta lahirnya regulasi yang benar-benar berpihak pada buruh. Selain itu, mereka juga mendorong pembukaan akses kerja bagi penyandang disabilitas.
Di luar isu ketenagakerjaan, tuntutan meluas ke kebutuhan dasar. SBMR meminta pendidikan dan layanan kesehatan gratis, penurunan harga kebutuhan pokok, serta pengelolaan sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat.
Mereka juga mendesak pelaksanaan kebijakan tarif angkutan sewa khusus sesuai keputusan Gubernur Jawa Timur, serta penerbitan Tanda Daftar Usaha (TDU) bagi pedagang kaki lima (PKL) di Kota Madiun.
“Kalau kebijakan tidak berpihak, buruh akan terus berada di posisi paling rentan. Karena itu kami dorong perubahan, bukan sekadar janji,” kata Aris.
Aksi berlangsung tertib, dengan pengawalan aparat kepolisian dari Polres Madiun Kota.
Reporter: Wiwiet Eko Prasetyo/Editor: Ais
.jpg)
