Komisi I Desak Pemerintah Segera Pulangkan 13 ABK Dari Azerbaijan

Jakarta (Lentera) – Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Syamsu Rizal, menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap nasib 13 Anak Buah Kapal (ABK) asal Indonesia yang hingga kini masih terjebak di Baku, Azerbaijan. Para ABK tersebut sebelumnya telah dievakuasi dari Iran ke Baku akibat situasi perang. Syamsu Rizal, yang akrab disapa Deng Ical, mendesak pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Luar Negeri, untuk segera mengambil langkah cepat dan konkret guna memulangkan para ABK tersebut.

Meski telah keluar dari wilayah konflik, mereka kini menghadapi berbagai persoalan baru, mulai dari ketidakpastian hukum, keterbatasan logistik, hingga lambatnya proses repatriasi ke tanah air.

“Kita tidak bisa membiarkan warga negara Indonesia terkatung-katung di negara orang tanpa kepastian. Negara harus segera hadir dan memberikan perlindungan maksimal,” tegas Deng Ical, Selasa (21/4/2026).

Ia menekankan bahwa proses repatriasi tidak boleh terhambat oleh persoalan administrasi yang berlarut-larut. Menurutnya, keselamatan dan kepastian nasib warga negara harus menjadi prioritas utama pemerintah. Lebih lanjut, Deng Ical juga meminta pemerintah untuk menanggung seluruh biaya pemulangan para ABK, mengingat kondisi mereka yang saat ini berada dalam situasi darurat.

“Mereka sudah berhasil keluar dari zona konflik, tetapi bukan berarti masalah mereka selesai. Pemerintah harus memastikan mereka bisa segera kembali ke Indonesia dengan aman dan tanpa beban tambahan,” ujarnya.

Deng Ical berharap Kementerian Luar Negeri bersama Dubes LBBP RI, Berlian  Helmy bersama instansi terkait dapat segera mempercepat proses koordinasi dengan otoritas setempat di Azerbaijan, sehingga kepulangan para ABK dapat segera direalisasikan.

Kemenlu dan Dubes segera mengkoordinasikan berbagai kemungkinan repatriasi termasuk berkoordinasi dengan beberapa negara strategis terutama Turki.
Deng Ical juga meminta Panglima TNI memerintahkan Atase Pertahanan terdekat untuk membuat rencana strategis tepatriasi.

“Jangan sampai ada warga negara kita yang terlantar karena lambannya respons. Ini soal tanggung jawab negara,” pungkasnya. (*)

Editor : Lutfiyu Handi